
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah menyerahkan hibah lahan seluas dua hektare kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) sekaligus Migran Center pertama di Indonesia. Lahan tersebut terletak di belakang Terminal Mamboro, Palu Utara.
Penandatanganan hibah dilakukan Wali Kota Palu Hadianto Rasyid bersama Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, di Food Court Lapangan New Vatulemo, Palu. Hadir dalam acara ini Sekda Kota Palu Irmayanti, sejumlah kepala OPD, pejabat Pemkot, serta perwakilan dari Kementerian P2MI.
Wali Kota Hadianto menegaskan, komitmen Palu sebagai pusat pelayanan pekerja migran. “Kami bersyukur atas perhatian besar dari Presiden melalui Menteri P2MI. Ini bukan sekadar proyek, tapi langkah strategis menjadikan Palu sebagai pusat vokasi dan layanan migran untuk kawasan Sulawesi Tengah dan sekitarnya,” ungkapnya, Selasa (10/6).
Hadianto menambahkan, posisi geografis Palu yang dikelilingi kabupaten penyangga serta dekat dengan wilayah Sulawesi Barat menjadikannya lokasi ideal. “Balai ini akan mengintegrasikan pelatihan, sertifikasi, hingga layanan migrasi. Ini akan mempercepat akses dan efisiensi bagi daerah sekitar,” tegasnya.
Sejauh ini, Pemkot Palu telah berhasil memberangkatkan sekitar 400 pekerja migran ke pelbagai negara, termasuk Jepang. Dengan kehadiran Migran Center, Hadianto berharap, upaya itu akan semakin terstruktur dan masif.
Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menyebut hibah lahan dari Kota Palu sebagai bentuk dukungan nyata daerah terhadap agenda nasional. “Ini yang pertama di Indonesia. Kita akan bangun Migran Center yang terintegrasi tempat pelatihan, layanan, informasi, hingga sertifikasi pekerja migran. Semua dalam satu atap,” katanya.
Karding menilai, kolaborasi seperti ini menjadi kunci sukses penguatan ekonomi keluarga dan daerah. “Pesan Presiden Prabowo jelas, sinergi pusat dan daerah. Dan Palu membuktikan itu. Jika ini berhasil, bisa menjadi model nasional,” tegasnya.
Karding berharap, pembangunan Migran Center di Palu bisa segera dimulai dan memberi dampak langsung bagi penempatan tenaga kerja luar negeri yang berkualitas. “Langkah ini bukan hanya mengurangi pengangguran, tapi juga mengangkat martabat pekerja migran kita,” tandas Karding. (E-2)