Korupsi Minyak Mentah, DPR Pertanyakan Peran Pertamina sebagai Induk Perusahaan

Anggota Komisi VI DPR Firnando H Ganinduto(DPR RI)

ANGGOTA Komisi VI DPR Firnando H Ganinduto mempertanyakan peran PT Pertamina sebagai induk perusahaan atas dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Karena kasus itu melibatkan anak perusahaan atau sub holdingnya yakni PT Pertamina Patra Niaga.

"Perannya holding ke mana saja, pak (Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri)? Ini tidak diawasi atau bagaimana. Ini perlu perhatian khusus," kata Firnando saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Pertamina dan Sub-holdingnya di Ruang Rapat Komisi VI DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3).

Firnando meminta pimpinan induk Pertamina menelusuri dugaan keterlibatan petinggi lainnya pada jabatan periode sebelumnya. Sebab, pengecekan yang baik seharusnya dapat mencegah praktik korupsi.

"Itu harus terdeteksi dari direksi-direksi yang kemarin, sebelum pak Simon. Perlu ditanya, apalagi komisaris-komisaris yang gajinya miliaran (rupiah)," ujar Firnando.

Politikus Partai Golkar itu juga menyoroti dampak praktik korupsi tata kelola minyak mentah. Selain menurunkan kepercayaan masyarakat, melainkan membuat perbankan enggan bekerja sama dengan perusahaan pelat merah itu.

"Dampaknya luar biasa Pertamina ini, selain distrust. Ada beberapa bank sudah tidak percaya dengan Pertamina atau meng-hold kerja sama dengan Pertamina. Jangan sampai ini terulang kembali. Terus menerus terjadi, triliunan (rupiah) dikorupsi, negara kita bisa hancur. Mohon perhatiannya," ujar Firnando.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina tahun 2018-2023 sekitar Rp 193,7 triliun. Total ada sembilan tersangka kasus korupsi tersebut. (P-4)