3 hours ago
1
Ridwan Kamil.(MGN)
EKS penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap mengatakan, KPK harus bertindak tegas untuk segera memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) terkait dugaan kasus korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tbk.
“Agar tidak terkesan tebang pilih, KPK sebaiknya segera periksa Ridwan Kamil. Pemeriksaan Ridwan Kamil ini begitu penting karena KPK sendiri sudah melakukan penggeledahan terhadap rumahnya,” kata Yudi saat konfirmasi Media Indonesia pada Senin (9/6).
Lanjutkan Penyidikan?
Yudi melihat, pemeriksaan kasus korupsi pengadaan di BJB yang telah berlangsung lebih dari tiga bulan tak kunjung memperlihatkan perkembangan yang berarti.
“Oleh karena itulah, saya ini mewanti-wanti KPK agar pemeriksaan Ridwan Kamil setidaknya walau belum masuk pokok perkara kasus korupsi BJB, namun bisa dimulai dari dokumen atau barang yang disita dari rumah RK,” jelas Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK itu.
Utamakan Transparansi?
Di samping itu, Yudi menekankan sikap transparansi dari KPK diperlukan untuk menjaga kinerja dan kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah itu, agar jangan sampai bertele-tele dalam menetapkan tersangka sehingga terkesan tebang pilih dan ada pihak yang diistimewakan.
“Sampai saat ini, tentu publik bersabar dan percaya proses penyidikan KPK. Namun sampai kapan? Mengulur-ulur pemeriksaan RK bukan jalan keluar yang baik,” tegasnya.
Bola Liar?
Yudi menilai, jika RK tak kunjung diperiksa, hal ini akan menjadi bola liar dan membuat publik menuduh bahwa KPK mengistimewakan RK.
“Nanti KPK dipersepsikan takut sama RK atau mengistimewakan, oleh karena itu kita sekali lagi, RK harus diperiksa minimal sebagai saksi,” ujarnya.
Hindari Tuduhan?
Untuk menghindari tuduhan-tuduhan yang tidak perlu, maka yang wajib dilakukan oleh KPK adalah harus memberi penjelasan kepada publik terkait barang barang yang dilakukan penyitaan di dalam mengusut perkara ini, misalnya apa saja yang disita di kediaman RK dan kaitannya dengan perkara apa.
“Bahkan, KPK sudah menyita aset berupa motor. Ini publik perlu (mendapat) penjelasan dari mana asal motor tersebut. Apakah ada yang memberikan atau dia membeli. Jika membeli sendiri dari mana asal uangnya,” tukas Yudi.
Informasi Publik?
Selain itu, KPK juga harus mengumumkan kepada publik secara jelas terkait hal-hal seperti pelanggaran yang dilakukan RK dan ke mana mengalirnya dana rasuah yang tergolong non-budgetary tersebut.
“Saya berharap KPK segera menuntaskan kasus BJB dengan segera menahan para tersangka dan mengembangkan perkara ini ke tersangka lainnya,” pungksnya. (Dev/P-3)
