18 hours ago
3
Presiden AS Donald Trump(AFP/Mandel NGAN)
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam Tiongkok dengan tambahan tarif sebesar 50% untuk produk yang diimpor ke 'Negeri Paman Sam' itu jika Beijing tidak mencabut tarif balasan mereka terhadap AS.
Berbicara di Gedung Putih, Selasa (8/4) WIB, Trump mengatakan dirinya tidak berencana menghentikan pemberlakuan tarif baru untuk melakukan negosiasi dengan negara lain.
"Kita tidak mempertimbangkan hal itu. Ada banyak negara yang telah berusaha bernegosiasi dengan kami dan itu akan berlangsung secara adil," tegas Trump.
Trump kembali menegaskan ancaman 50% tarif terhadap produk Tiongkok jika Beijing tidak mencabut tarif balasan pada Rabu (9/4) WIB.
Jika Trump memberlakiukan hal itu maka perusahaan AS yang emdatangkan produk dari Tiongkok akan menghadapi tarif sebesar 104%.
Dalam unggahan di media sosial miliknya, Truth Social, Trump mengatakan dirinya akan memberlakukan tarif tambahan keciali Tiongkok membatalkan tarif balasan sebesar 34% terhadap produk AS, yang diumumkan Beijing pada Jumat (4/4).
Rabu (2/4), Trump mengatakan dirinya akan memberlakukan tarif sebesar 34% terhadap prodyk Tiongkok sebagai bagian dari kebijakan 'Hari Kebebasan' yang memberlakukan tarif minimal 10% terhadap hampir semua negara rekan dagang AS,
Jika Trump benar memberlakukan tambahan tarif terhadap produk Tiongkok, perusahaan AS yang mendatangkan produk asal 'Negeri Tirai Bambu' akan terkena tarif sebesar 104%, akumulasi dari tarif 20% yang diberlakukan pada Maret tahun lalu dan 34% yang diumumkan pekan lalu.
Trump mengatakan Tiongkok telah memberlakukan tarif balasan meski dirinya telah memberi peringatan bahwa negara mana pun yang membalas tarif AS akan dikenakan tarif tambahan.
Beijing membalas pernyataan Trump dengan menyebut mengancam Tiongkok bukanlah cara yang tepat dalam hubungan kedua negara.
"Langkah AS dengan alasan balasan merupakan sikap egois mereka terhadap kepentingan negara lain," tegas juru bicara Kedutaan Besar Tiongkok di AS Liu Pengyu.
"Apa yang mereka lakukan adalah uniletalisme, protekionalisme, da perundungan ekonomi," lanjutnya. (bbc/Z-1)
