4 hours ago
1
Seorang guru menyampaikan materi saat kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Percobaan Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (14/5/2025).(Antara/ Auliya Rahman)
KETUA Umum Ikatan Guru Sertifikasi Swasta (IGSS) Pendidikan Latihan dan Profesi Guru (PLPG) Indonesia, Eka Wahyuni mengatakan bahwa seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) yang dilakukan pemerintah melalui tes, kerap menimbulkan gejolak. Terdapat kasus adanya guru yang lolos seleksi, namun tidak memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP).
“Ada yang lulus tes tetapi tidak menjamin lolos memperoleh SK dan NIP, namun ada yang bisa lolos meski tanpa harus mengikuti tes,” ungkap Eka, Senin (9/6).
Lebih lanjut, Eka menambahkan bahwa masalah lainnya adalah keterbatasan formasi dan kuota. Kerap ditemui, ketersediaan formasi yang jauh dari domisili atau tempat tinggal pelamar.
“Jarak adalah pertimbangan utama bagi seorang guru perempuan yang sudah berkeluarga. Bagi guru swasta masih harus ditambah dengan adanya izin dari yayasan untuk mengikuti tes atau mengundurkan diri. Kendala-kendala administratif yang tidak ada kaitannya dengan profesionalisme guru selalu menjadi hambatan guru untuk memperoleh status ASN,” tutur Eka. Dengan begitu, ia menilai bahwa rekrutmen tes ASN untuk guru bukanlah formula yang tepat dan adil bagi penataan status kepegawaian dan karir guru.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan adanya kasus ‘guru-guru siluman’ atau ‘ASN-ASN siluman’. “Fakta ini tak bisa kita pungkiri bahwa memang benar adanya. Setiap tahun, setiap kali tes CASN diselenggarakan, maka siluman-siluman tersebut selalu ada,” tukasnya.
‘Guru siluman’ tersebut disebutkan sebagai honorer-honorer (mayoritas berada di sekolah negeri) yang menghalalkan segala cara demi memperoleh status ASN dengan jalur instan tanpa mengikuti tes atau tanpa lulus tes. Mereka menggunakan bantuan ‘orang dalam’ alias ordal pejabat nakal dengan cukup menyediakan uang imbalan puluhan juta rupiah.
“Honorer-honorer siluman tersebut sebelumnya juga sudah berlaku curang masuk dapodik (Data Pokok Pendidikan) sekolah negeri dengan bantuan ordal meskipun mayoritas tidak mengajar hanya sekedar menumpang data. Ini dikarenakan adanya jaminan prioritas ASN yang hanya diberlakukan bagi honorer di sekolah negeri,” jelas Eka.
Aturan ini dinilai jauh dari rasa keadilan karena memprioritaskan guru tertentu namun mengabaikan hak-hak guru lainnya. Praktik ordal, bahkan hingga bagi-bagi jatah ‘cuan haram’, dari proses rekrutmen guru itu sudah terjadi lama.
“Namun, mengapa pemerintah selalu menutup mata terhadap adanya kecurangan tersebut? Di tengah gencarnya efisiensi anggaran negara, seharusnya rekrutmen tes ditiadakan jika mengingat akibat-akibat yang ditimbulkan, terbukti hanya menghamburkan sia-sia uang negara,” tegas Eka.
Solusi yang Diharapkan
Menurutnya, solusi cerdas nan bijak untuk menyelesaikan carut marut pelaksanaan rekrutmen tes adalah menghentikan rekrutmen tes seleksi CASN. Sebagai gantinya, pemerintah diminta menerapkan jenjang karir ASN Guru berdasarkan masa kerja, berlaku untuk semua guru, tak terkecuali guru swasta.
“Solusi ini amat logis dan berkeadilan karena memberikan peluang yang merata dan menyeluruh kepada semua guru secara sistematis, terarah, bersih, dan jujur, tidak ada rekayasa dan manipulasi data,” tuturnya.
“Selain itu, solusi ini tidak hanya menghentikan lahirnya ASN-ASN siluman, tetapi juga dapat menciptakan budaya antre dan budaya kerja yang lebih positif, sehingga mewujudkan pemerataan kesejahteraan berdasarkan masa kerja, tanpa harus menunjukkan superioritas,” jelasnya. Penerapan jenjang karir ASN Guru berdasarkan masa kerja menurutnya amat logis untuk pemerataan kesejahteraan seluruh guru di mana pun tempat pengabdiannya. (M-1)
