
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, menegaskan permintaan maaf Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri tak cukup menebus potensi kerugian negara Rp1000 triliun dalam mega korupsi tata kelola minyak mentah. Perlu langkah strategis yang transparan dan akuntabel untuk menguak kasus korupsi Pertamina hingga ke akarnya.
"Maaf saja tentu tidak cukup. Bagaimana mungkin potensi korupsi sebesar ini selesai hanya dengan permintaan maaf? Harus ada langkah konkret, jelas, dan transparan dalam menyelesaikan masalah ini sampai ke akar-akarnya," ujar Asep di Jakarta, Senin (3/3/2025).
Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu mengungkapkan, periodisasi kepemimpinan Simon belum lama memimpin Pertamina. Maka, sebagai pimpinan wajar jika Simon pasang badan menyampaikan permintaan maaf.
“Sebagai pimpinan institusi, wajar Pak Dirut minta maaf. Tapi secara personal beliau sebenarnya tidak perlu karena baru masuk ke Pertamina dan pasti kaget dengan kejadian yang keterlaluan dan memalukan ini,” ungkap Asep.
Asep menilai, Dirut Pertamina, Simon Aloysius harus membangun tradisi perusahaan yang bersih dan memastikan tata kelola yang baik. Bahkan, tata kelola hingga manajemen yang memadai harus diterapkan hingga anak dan cucu perusahaan di bawah naungan Pertamina.
"Pak Dirut harus mampu memandu Pertamina dengan nilai-nilai baru, merapikan tata kelola bukan hanya di induk perusahaan, tapi juga di anak dan cucu usahanya," tukasnya.
Asep juga menuturkan, citra dan nama baik serta kepercayaan publik terhadap Pertamina kini sudah merosot akibat kasus korupsi minyak mentah hingga kasus Pertamax oplosan. Warga sudah mengantri membeli BBM di Shell, Vivo dan yang lainnya.
"Kalau tidak ada upaya perbaikan fundamental oleh Pertamina sendiri, isa jadi Pertamina akan semakin ditinggalkan rakyat Indonesia. Jika ini terjadi, maafnya Dirut Pertamina kan cuma lucu-lucuan saja. Maaf tetap perlu, tapi kesalahannya terlalu besar jika hanya maaf saja," tandas Asep.
Saat ini yang dibutuhkan adalah tindak lanjut dari maaf yang kongkrit, mendasar dan fundamental untuk memperbaiki Pertamina dan mengembalikan citra dan kepercayaan publik terhadap Pertamina, jauh lebih penting. (H-3)