4 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Sebanyak 19 perusahaan di Sumatra dan Kalimantan diduga menjadi biang kerok di balik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa wilayah Indonesia saat ini. Perusahaan itu pun bakal dimintai pertanggungjawaban.
Dari 19 perusahaan itu, 12 di antaranya menjadi terduga biang karhutla ada di Kalimantan. Sementara tujuh perusahaan lainnya di Sumatra.
"Secara keseluruhan, 19 perusahaan tersebut tersebar di provinsi-provinsi di Sumatera dan Kalimantan dengan total area terbakar mencapai sekitar 11.046,69 hektare," kata Deputi Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Irjen Rizal Irawan dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom), Senin (31/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Secara rinci, tujuh perusahaan berada di Kalimantan Barat dengan total area terbakar mencapai 2.260,08 hektare. Lalu, di Kalimantan Selatan, terdapat tiga perusahaan dengan total area terbakar mencapai 6.595,15 hektare dan dua perusahaan berada di Kalimantan Tengah dengan total area terbakar 99,40 hektare.
Selain itu, empat perusahaan berada di Sumatera Selatan dengan total area terbakar 772,72 hektare; satu perusahaan di Lampung dengan area terbakar seluas 202,73 hektare serta di Riau satu perusahaan tercatat memiliki area terbakar sekitar 7,10 hektare.
Rizal memastikan pemerintah bakal pertanggungjawaban akibat pelanggaran yang mereka lakukan. Kata dia, penegakan hukum terhadap kasus karhutla dilakukan melalui tiga jalur, yakni sanksi administratif, sengketa lingkungan hidup atau gugatan perdata, dan pidana.
"Perkara pidana akan ditangani oleh penyidik dari Polri, mulai dari tingkat Polda, Polres, maupun Mabes Polri," ucap Rizal.
Rizal juga mengungkapkan pihaknya mencatat ada 32 perkara karhutla periode 2023-2025 yang belum selesai dan berpotensi menimbulkan kerugian lingkungan hidup mencapai Rp5,30 triliun.
"Periode 2023 sampai 2025, perkara yang belum selesai total ada 32 perkara, dengan potensi kerugian lingkungan hidup sebesar Rp5,30 triliun," ujarnya.
Asap karhutla tidak punya KTP
Sementara itu, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni buka suara soal asap karhutla yang mulai sampai ke negara tetangga.
Ia menyebut bahwa asap tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga bisa menyebar ke daerah lain. Tak hanya itu, ia juga mengklaim bahwa karhutla tidak hanya terjadi di wilayah Indonesia.
"Dan boleh dilihat ya, mungkin di sini (SiPongi) tidak terbaca. Kebakaran itu tidak terjadi di kita saja. Di Serawak itu juga terjadi kebakaran hutan, cuma arah angin kebetulan, arah anginnya kebetulan memang naik ke atas," kata Raja Juli kepada wartawan, Selasa (1/9).
"Kalau seandainya arah anginnya dari sini (ke bawah), ini menurut teman-teman dari LH juga, ini kebakaran yang terjadi di sana juga akan masuk ke Indonesia. Karena memang asap nggak ada KTP-nya kira-kira gitu," sambungnya.
Raja Juli menyebut fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan keselamatan warga Indonesia dari dampak karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah.
Kata dia, upaya pengendalian terus dilakukan agar mampu mencegah terjadinya kabut asap lintas batas atau transboundary haze. Namun, dia juga mengatakan bahwa titik api tidak hanya berasal dari wilayah kedaulatan Indonesia.
"Bahwa kemudian kita bisa jaga atau kontrol karhutla kita, asap kita, kemudian tidak terjadi, apa namanya, transboundary haze, alhamdulillah. Dan tentu kita sebagai masyarakat yang memiliki hubungan baik dengan negara tetangga kita akan berjuang bersama," ucapnya.
ISPA melonjak
Di lain sisi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat ada 50.891 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat asap karhutla selama Juli hingga Agustus 2026. Angka ini terdiri dari 38.291 kasus pada usia lebih dari 5 tahun dan 12.600 kasus pada usia 0-5 tahun.
Kemenkes melalui sistem surveilans situasi khususnya mencatat sebanyak 451 kasus ISPA dilaporkan pada Senin (31/8). Peningkatan kasus ISPA ini tidak hanya terjadi di provinsi tertentu yang memiliki Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) tinggi, melainkan juga di wilayah sekitarnya.
Hingga saat ini, Kemenkes mencatat sebanyak 7 provinsi dan 63 kabupaten/kota terdampak oleh fenomena ini.
(dis/dal)
