Trump Ancam Tiongkok dengan Tarif Tambahan 50%

Presiden AS Donald Trump(instagram/@realdonaldtrump)

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali mengobarkan konflik dagang dengan Tiongkok.  Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 50% terhadap Tiongkok di atas tarif timbal balik sebesar 34% yang diumumkan minggu lalu.

"Kemarin, Tiongkok memberlakukan Tarif Pembalasan sebesar 34%, sebagai tambahan atas Tarif yang telah memecahkan rekor, Tarif Non-Moneter, Subsidi Ilegal terhadap perusahaan, dan Manipulasi Mata Uang jangka panjang yang masif," kata Trump di media sosial seperti dilansir Anadolu, Selasa (8/4).

"Meskipun saya telah memperingatkan bahwa negara mana pun yang melakukan Pembalasan terhadap AS dengan memberlakukan Tarif tambahan, di atas dan di luar penyalahgunaan Tarif jangka panjang yang telah mereka lakukan terhadap Negara kita, akan segera dikenai Tarif baru yang jauh lebih tinggi, di atas dan di atas tarif yang telah ditetapkan pada awalnya," tambahnya.

Trump mengatakan bahwa jika Tiongkok tidak membatalkan kenaikan tarif sebesar 34% paling lambat tanggal 8 April, ia akan mengenakan tarif tambahan sebesar 50% kepada negara tersebut. Tarif tambahan akan berlaku Rabu (9/4).

"Selain itu, semua pembicaraan dengan Tiongkok terkait permintaan pertemuan mereka dengan kami akan dihentikan! Negosiasi dengan negara lain, yang juga telah meminta pertemuan, akan segera dimulai," imbuh Trump.

 Trump sebelumnya mengumumkan pemberlakuan tarif timbal balik yang luas pada lebih dari 180 negara, berkisar antara 10% hingga 50%. Tiongkok kemudian mengenakan tarif tambahan sebesar 34% pada semua impor dari AS, sebuah langkah yang dipandang sebagai balasan terhadap pungutan Trump. 

Sejak Trump mengumumkan kebijakan 'Liberation Day' dan tarif barunya pada Rabu (2/4) lalu, pasar saham dunia tercatat mengalami kerugian hingga USD9,5 triliun, berdasarkan data Bloomberg.
 
Nasdaq dan sejumlah indeks utama di Asia, termasuk Hang Seng di Hong Kong dan CSI 300 di Shanghai, juga ambruk. Hang Seng bahkan mencatat penurunan lebih dari 13%, terburuk sejak krisis 1997. (H-4)