1 month ago
17
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid.(Dok. Antara)
KOALISI Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan telah melakukan pertemuan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Komisi I DPR RI untuk membahas revisi UU TNI.
Salah satu wakil yang turut hadir dalam pertemuan itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan bahwa pihaknya dengan DPR telah sepakat untuk menolak lahirnya kembali dwifungsi ABRI atau dwifungsi TNI melalui revisi UU TNI.
"Pertemuan siang tadi melahirkan kesimpulan bahwa kami semua bersepakat untuk menolak lahirnya dwifungsi TNI dan juga bersepakat tentang pentingnya penegakan supremasi sipil," kata Usman saat dihubungi.
Kendati demikian, Usman masih tetap meminta kepada pihak DPR untuk segera memberikan hasil akhir dari rumusan RUU tersebut. "Saya sudah kembali meminta sore tadi. Menurut informasi mereka masih menyisirnya," ujarnya.
Lebih jauh, walaupun kesepakatan itu telah tercapai Usman menilai pesimis DPR atau pihak pemerintah tak lagi menyentuh RUU tersebut.
Apalagi, di tengah kondisi politik saat ini. Ia juga tetap menilai, masih jauh dari harapan akan adanya TNI yang profesional dan bersih.
"Saya tidak pernah optimis dalam melihat dinamika politik sampai benar-benar terwujud penegakan hukum dan HAM," kata Usman.
"termasuk perwujudan TNI modern dan profesional serta perkembangan pertahanan yang kuat dan bersih dari KKN," imbuhnya.
Diketahui, DPR menggelar audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terkait Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dialog tertutup itu dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi UU TNI sekaligus Ketua Komisi I DPR Utut Adianto.
"Tadi kita sudah lakukan audiensi dengan teman-teman dari koalisi masyarakat sipil, pertemuan tadi berjalan dengan hangat, lancar, diskusi dan dialog yang membangun dan ada kesepahaman dengan kedua belah pihak," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/3).
Dasco mengatakan dari audiensi itu terdapat titik temu. Khususnya terkait dengan polemik perubahan beleid tersebut.
"Insyaallah saya pikir ada titik temu. Dan kita akan lakukan ini tidak cuma kali ini, untuk kemudian setiap pembahasan-pembahasan revisi UU," ujar Dasco.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu enggan mengungkap poin-poin yang jadi fokus audiensi. Dia menyerahkan ke Komisi I DPR.
"Kami memberikan penjelasan sekaligus juga mengakomodir karena dari kemarin sebenarnya ini diskusi-diskusinya sudah intens," ucap Dasco. (H-3)
