1 day ago
4
Ruang kelas yang rusak di Kabupaten Cianjur.(MI/Benny Bastiandy)
JUMLAH ruang kelas yang rusak dari jenjang SD dan SMP di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mencapai sekitar 500 lokal. Dengan kemampuan anggaran yang dimiliki Pemkab Cianjur saat ini, butuh waktu sekitar 3-4 tahun untuk memperbaikinya.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Ruhli Solehudin, menjelaskan ratusan ruang kelas yang tercatat rusak itu berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Pusat Litbang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen). Data itu tentu menjadi gambaran kondisi infrastruktur ruangan kelas di Kabupaten Cianjur, terutama di jenjang SD dan SMP.
"Ini merupakan database yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan. Di Kabupaten Cianjur, sampai saat ini masih cukup banyak sekolah yang belum layak digunakan karena kondisinya rusak," kata Ruhli, Minggu (1/6).
Ada berbagai faktor penyebab terjadinya kerusakan pada bangunan ruang kelas, antara lain, usia bangunan yang sudah tua, cuaca, bahkan bencana. "Hasil pendataan, ada sekitar 500 bangunan ruang kelas yang membutuhkan rehab. Ini tentu harus ditangani," ujar Ruhli.
Ruhli menyebutkan, anggaran pembangunan atau rehabilitasi ruang kelas sebanyak itu tentu tak akan cukup kalau hanya mengandalkan APBD kabupaten. Karena itu, sumber pendanaan juga membutuhkan bantuan dari APBN, bantuan keuangan dari provinsi, maupun dana CSR dari berbagai pihak yang konsen terhadap sektor pendidikan.
"Dari APBD melalui DAK (dana alokasi khusus, sesuai alokasi desk terakhir, kita mengajukan usulan bantuan itu minimal sebesar Rp60 miliar. Kalau dari provinsi, sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi. Tapi kami yakin, dengan kebijakan Pak KDM (Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi) yang mengutamakan sarana, Insya Allah pasti ada," terangnya.
Dari APBD Kabupaten Cianjur sendiri, sebut Ruhli, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp10 miliar. Anggaran itu berasal dari realokasi yang merupakan dampak kebijakan efisiensi.
"Jadi, dari hasil realokasi anggaran akibat efisiensi, kami di Disdikpora mendapat tambahan sebesar Rp10 miliar. Sesuai prioritasnya, anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan RKB (ruang kelas baru), pembangunan toilet, rehab ruang kelas rusak, dan mebeler. Hasil hitung-hitungan yang juga sudah dilaporkan ke pimpinan (bupati dan wakil bupati), ini 3-4 tahun beres," beber Ruhli.
Ruhli optimistis, kerusakan ratusan bangunan ruang kelas tak akan menghambat upaya peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) pada sektor pendidikan. Sebab, ada 8 indikator standar pendidikan untuk mendongkrak IPM. "Jadi, untuk mendongkrak IPM itu tak hanya terpaku pada sarana. Tujuh indikator lainnya bisa kita maksimalkan," pungkasnya. (E-2)
