4 hours ago
2
Warga Gaza.(Dok Al-Jazeera)
PEMERINTAH Jalur Gaza mengecam keras temuan pil narkotik jenis Oxycodone di dalam karung tepung bantuan yang disalurkan kepada warga Palestina oleh Gaza Humanitarian Foundation (GHF), lembaga yang didukung Amerika Serikat dan dioperasikan militer Israel.
Dalam pernyataan resminya, Kantor Media Pemerintah (GMO) Gaza mengungkapkan kekhawatiran serius terkait kemungkinan zat berbahaya tersebut sengaja dicampurkan ke dalam tepung yang telah dikonsumsi masyarakat.
"Kami telah mengumpulkan empat kesaksian warga yang menemukan pil-pil ini di dalam karung bantuan. Yang lebih mengkhawatirkan, ada dugaan zat tersebut sudah dihancurkan atau dilarutkan dalam tepung, yang jelas membahayakan kesehatan publik," demikian pernyataan GMO dikutip dari The New Indian Express.
Pemerintah Gaza menuding Israel melakukan kejahatan sistematis untuk merusak struktur sosial Palestina dari dalam. "Ini bentuk lain dari genosida yang terus dilakukan terhadap rakyat Palestina," lanjut pernyataan tersebut.
GMO juga menyebut tindakan tersebut sebagai senjata lunak dalam perang kotor terhadap warga sipil serta bentuk baru dari kejahatan perang dan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional.
Penembakan di Lokasi Bantuan
Selain soal temuan narkotik, serangan terhadap warga Palestina yang tengah mengantre bantuan di lokasi distribusi GHF kembali terjadi. Sedikitnya 62 warga Palestina dilaporkan tewas pada Jumat (27/6), termasuk 10 orang yang ditembak mati di Gaza selatan saat menunggu pembagian bantuan.
Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 549 warga Palestina tewas di sekitar lokasi distribusi bantuan sejak GHF mulai beroperasi Mei lalu.
Sejumlah lembaga internasional termasuk PBB dan organisasi hak asasi manusia menolak bekerja sama dengan GHF. Mereka menilai lembaga tersebut justru menjadi jebakan maut bagi warga Palestina yang kelaparan.
Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) bahkan menyebut GHF sebagai aib yang memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza. Sementara Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengecam keras praktik militerisasi distribusi bantuan pangan yang membahayakan keselamatan warga sipil. (I-2)
