Peredaran Uang di DIY Turun Rp1,2 Triliun Selama Ramadan-Idul Fitri 2025

1 week ago 15

KANTOR Perwakilan Bank Indonesia DIY mencatat, peredaran uang pada periode RAFI (Ramadan dan Idul Fitri) 2025 di DIY mencapai Rp4,60 triliun. Jumlah tersebut turun 21% dari peredaran uang periode RAFI 2024 sebesar Rp5,8 triliun. Sementara itu, realisasi uang yang ditukarkan oleh masyarakat periode RAFI 2025 sebesar Rp43,9 miliar.

Deputi Kepala Perwakilan BI DIY Hermanto menyebut, kondisi ini antara lain disebabkan oleh preferensi masyarakat yang semakin banyak menggunakan transaksi nontunai secara digital. Hal ini terlihat dari realisasi nominal transaksi QRIS di DIY pada Januari-Februari 2025 mencapai Rp6,79 triliun atau naik 274,9% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,81 triliun.

"Nominal transaksi menggunakan uang elektronik juga meningkat, yaitu dari Rp1,58 triliun pada Januari-Februari 2024 naik 10,1% menjadi Rp1,74 triliun pada Januari-Februari 2025," terang dia, Kamis (10/4).

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah DIY, Ibrahim, menyampaikan perkembangan harga di DIY mengalami peningkatan seiring dengan momen HBKN Idul Fitri 1446H.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) DIY bulan Maret 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 1,25% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan Februari 2025 yang mengalami deflasi sebesar 0,86% (mtm). Dengan perkembangan tersebut IHK DIY secara tahunan mengalami inflasi sebesar 0,52% (yoy).

Berdasarkan kota IHK, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul pada periode laporan mengalami inflasi masing-masing sebesar 1,29% (mtm) dan 1,24% (mtm) atau secara tahunan masing-masing kota IHK tersebut mengalami inflasi sebesar 0,83% (yoy) dan 0,28% (yoy).

Inflasi terutama terjadi pada Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan BBRT seiring berakhirnya kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50% kepada pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) dengan daya terpasang listrik hingga 2.200VA yang berlaku pada bulan Januari-Februari 2025.

Berakhirnya kebijakan tersebut berdampak pada kembali normalnya tarif listrik bagi kelompok pelanggan prabayar untuk pembelian listrik pada bulan Maret 2025. Bagi kelompok pelanggan pascabayar, penggunaan listrik bulan Januari dan Februari setelah mendapatkan diskon ditagihkan pada satu bulan setelahnya, yaitu masing-masing pada bulan Februari dan Maret. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, khususnya pada komoditas emas perhiasan juga turut memberikan andil terhadap inflasi pada periode Maret 2025. Inflasi emas perhiasan (0,07% mtm) dipicu oleh dinamika harga emas global ditengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global.

"Hal tersebut berdampak pada naiknya permintaan terhadap emas global yang tertransmisi pada emas perhiasan sebagai aset safe haven," terang dia.

Pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, inflasi disebabkan oleh komoditas bawang merah dan cabai rawit. Andil inflasi bawang merah (0,07% mtm) dan cabai rawit (0,05% mtm). Inflasi tersebut dipicu oleh tekanan permintaan masyarakat yang meningkat pada momen HBKN Idul Fitri.

Selain itu, terdapat keterbatasan pasokan di beberapa wilayah sentra produksi seperti Nganjuk, Magetan, dan Purwodadi. Namun demikian, tekanan inflasi pada kelompok ini tertahan oleh andil deflasi beberapa komoditas aneka sayur seperti buncis (0,08% mtm), tomat (0,03% mtm), dan kacang panjang (0,02% mtm). Kondisi tersebut salah satunya disebabkan oleh kondisi pasokan yang terjaga di beberapa daerah pemasok seperti Magelang dan Wonosobo.

"Mencermati kondisi terkini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) DIY bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY mengapresiasi peran aktif seluruh pihak yang telah bersinergi dan berkolaborasi serta akan terus meningkatkan sinergi pengendalian inflasi sepanjang tahun 2025," terang dia.

Mengacu pada risiko ke depan, KPwBI DIY optimis inflasi DIY tahun 2025 dapat terjaga pada kisaran target sasaran nasional sebesar 2,5±1%. Kondisi tersebut didukung oleh upaya TPID DIY dalam kerangka 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) DIY. Selain terus mendorong keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam gerakan Masyarakat lan Pedagang Tanggap Inflasi (MRANTASI), pada tahun 2025 ini, KPwBI DIY juga mendukung upaya pembentukan sistem logistik daerah yang rencananya akan diinisiasi oleh PT. Taru Martani (BUMD DIY).

Selain itu, gerakan sosial masyarakat terkait stabilias harga perlu terus diperluas dan didukung, seperti gerakan masjid Nurul Ashri sebagai agregator. Kemudian dalam upaya menjaga ketersediaan pasokan di daerah seiring implementasi berbagai program strategis pemerintah pusat, maka kerja sama antardaerah (KAD) baik antarprovinsi maupun intra provinsi perlu terus diperkuat. (AT/E-4)

Read Entire Article
Tekno | Hukum | | |