1 week ago
6
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menangis saat melakukan penyegelan bangunan yang diduga merusak lingkungan di Eiger Adventure Land, Megamendung, Bogor, Jawa Barat,(Antara Foto)
THE SMERU Research Institute mendorong Gubernur Provinsi Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi untuk mengkaji kebijakan terkait mengirim siswa SMA/SMK bermasalah ke barak militer agar tidak bertentangan dengan hak-hak anak.
Peneliti The SMERU Research Institute, Ulfah Alifia mengatakan kebijakan yang diberlakukan harus berbasis kajian ilmiah dengan mempertimbangkan berbagai dampaknya. Ia menekankan bahwa pemerintah harus menggunakan pendekatan yang perspektif anak untuk menerapkan pendidikan karakter.
“Pertama, kita perlu tahu dulu apa definisi dari pelajar ‘nakal’ ini. Mengapa mereka disebut ‘nakal’ dan kita butuh pendekatan yang lebih mendasar untuk menangani anak-anak yang dianggap ‘nakal’ ini,” katanya kepada Media Indonesia pada Selasa (6/5).
Ulfah menegaskan bahwa pemerintah perlu memperkuat komitmennya terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk mendengarkan suara mereka secara mendasar dalam perumusan kebijakan yang menyangkut anak.
“Mendasar ini dalam arti bahwa apakah kebutuhan emosional para pelajar selama ini sudah terpenuhi, baik di sekolah maupun di rumah? Apakah sekolah sudah memenuhi kebutuhan mereka dengan memadai? Kebutuhan ini tidak hanya dalam hal akademis tetapi juga sosial,” jelasnya.
Akan tetapi, penelitian SMERU menemukan bahwa pendapat dan aspirasi anak sering kali tidak didengarkan dan diintegrasikan ke dalam proses pengambilan kebijakan.
Ulfa menekankan sekolah seharusnya menjadi lingkungan yang aman, suportif, dan penuh empati bagi anak. Menurutnya, mengirimkan para siswa ke barak tentara harus mempertimbangkan konsepnya secara matang agar tidak terjadi penyelewengan yang merugikan hak-hak anak.
“Bagaimana konsepnya? Seperti apa mereka akan dibina? Sudah adakah bukti empiris yang mendukung bahwa pendidikan ala militer baik untuk anak?” tutur Ulfah.
Ulfa menyarankan agar program ini tidak diimplementasikan secara terburu-buru. Menurutnya, pemerintah harus mengambil kebijakan yang berbasis bukti dan terukur.
“Karena ini khususnya kebijakan terkait anak, pemerintah tentu perlu mendengarkan suara anak. Apa sebenarnya yang menjadi harapan dan aspirasi anak selama ini terutama mengenai pendidikan dan lingkungan pergaulan mereka,” tukasnya. (H-4)
