1 day ago
10
Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.(Tim Media Prabowo Subianto )
PERTEMUAN antara Wakil Presiden (wapres) Gibran Rakabuming Raka dan mantan Wakil Presiden ke-6, Try Sutrisno dalam acara Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila dinilai dapat meredam isu pemakzulan wapres yang sempat berkembang. Dalam pertemuan itu, Gibran terlihat bersalaman dengan Try Sutrisno sembari membungkuk.
Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai, momen tersebut menjadi saluran strategis dalam menyambung silaturahim dan menyampaikan aspirasi penting, termasuk isu kontroversial pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Saya melihat, salaman antara Pak Try Sutrisno dengan Gibran merupakan hal yang secara etis sepatutnya dilakukan oleh siapa pun ketika bertemu dalam suatu acara bersama, sebagai bagian dari adat ketimuran,” katanya kepada Media Indonesia pada Selasa (3/6).
Menurutnya, kehadiran Try Sutrisno membawa legitimasi kuat bahwa hubungannya dengan pemerintah berlangsung baik karena dirinya adalah mantan wapres sekaligus salah satu penandatangan delapan usulan purnawirawan yang difasilitasi Forum Purnawirawan TNI-Polri.
“Ini juga menunjukkan bahwa para tokoh yang saling bersalaman, foto bersama, saling berbincang tersebut meskipun berbeda pandangan, mereka menunjukkan kedewasaan politik dan karena perbedaan yang ada bukan karena ranah privat tapi ranah publik,” imbuhnya.
Menurut Lili, terkait wacana pemakzulan Gibran sebagai poin kedelapan dari delapan usulan purnawirawan yang disampaikan beberapa waktu lalu, bukan hal mudah untuk direalisasikan.
Kendati demikian, Lili menyambut baik pertemuan tersebut di dalam forum resmi sebagai langkah awal meredakan eskalasi isu pemakzulan Gibran di ruang publik.
“Isu keterlibatan pak Try Sutrisno terkait pemakzulan Gibran merupakan ranah publik bukan ranah privat,” tukasnya.
Sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara terbuka mengeluarkan delapan tuntutan. Salah satunya mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka karena proses pemilihannya dianggap melanggar hukum. (H-4)
