6 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung progres pelaksanaan Program Penanganan Sarana dan Prasarana Permukiman Kumuh di Desa Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (2/3).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai target serta menjawab kebutuhan masyarakat di kawasan tersebut. Di lapangan, kedua menteri berdialog dengan warga dan jajaran terkait guna mendengar langsung perkembangan pembangunan infrastruktur dasar, mulai dari perbaikan rumah tidak layak huni hingga penataan lingkungan permukiman.
Tito menegaskan, peningkatan kualitas kawasan permukiman harus ditopang oleh data yang akurat. Ia menyoroti pentingnya ketepatan data rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penganggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, perbedaan angka antara data Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Badan Pusat Statistik (BPS) perlu segera direkonsiliasi. Proses pencocokan data by name by address, kata dia, menjadi langkah krusial agar bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan intervensi di wilayah tertentu.
"Namanya rekonsiliasi data ini kan datanya pasti sudah by name by address tinggal dicocokkan saja," ujar Mendagri.
Akurasi dan keselarasan data menjadi kunci agar program peningkatan kualitas permukiman benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, ia mendorong Pemkab Kubu Raya dan BPS untuk duduk bersama melakukan verifikasi dan penyelarasan secara menyeluruh.
Sementara itu, Maruarar memaparkan sejumlah skema yang disiapkan pemerintah untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki hunian layak. Di antaranya pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.
Selain itu, pemerintah juga menggulirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan guna memperluas akses pembiayaan rumah bagi kelompok berpenghasilan rendah.
(ory/ory)
