
PADA mulanya banyak orang, termasuk para pakar, berpendapat media sosial (medsos) meningkatkan partisipasi politik dan memperkuat demokrasi. Namun, hasil studi Merlyna Lim tentang Media Sosial dan Politik di Asia Tenggara, menemukan hal sebaliknya.
"Digital technology was inherently never democratic. Teknologi digital tidak pernah demokratis dalam dirinya," kata Merlyna dalam diskusi bukunya Social Media and Politics in Southeast Asia di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (9/4).
Merlyna, akademisi berkebangsaan Indonesia yang menyandang posisi sebagai Canada Research Chair dalam bidang media sosial, menjelaskan itu karena media sosial bekerja dengan algoritma sedangkan manusia lebih mudah digerakkan perasaannya. "Algoritma memanipulasi perasaan manusia untuk membeli satu merek atau produk, termasuk memilih kandidat dalam pemilu. Jadi algoritma diciptakan untuk kepentingan kapitalisme," katanya.
Merlyna menerangkan hubungan timbal balik antara medsos dan politik tidak terlepas dari peran algoritma teknologi digital dan perasaan manusia dalam membentuk cara kita mengonsumsi politik, menyebarkan, dan memanipulasi informasi. "Pengaruh informasi tidak ditentukan kualitas, tetapi viralitas, popularitas, dan penyebarannya."
Mereka yang memiliki kapital ekonomi dan kekuasaan punya peluang lebih besar memanfaatkan algoritma media sosial untuk memanipulasi informasi. Mereka merekrut relawan, pendengung berbayar, atau pemengaruh, untuk membuat informasi viral dan tersebar secara luas.
Salah satu bentuk manipulasi informasi, kata Merlyna, ialah algorithmic white branding atau positive disinformation dalam kampanye. Dia mencontohkan bagaimana Bong Bong Marcos menggunakan disinformasi positif untuk memanipulasi perasaan rakyat Filipina dan terpilih sebagai presiden. Model kampanye white branding ini, menurutnya, bersifat ahistoris, membuat rakyat Filipina melupakan masa kelam negara mereka ketika Ferdinand Marcos, ayah Bong Bong, berkuasa.
Merlyna melanjutkan emosi rakyat gampang dimanipulasi algoritma karena rakyat memosisikan diri sebagai konsumen (consumers), bukan warga negara (citizens). Dia merekomendasi rakyat menjadi warganegara untuk berpartisipasi dalam politik dan meningkatkan demokrasi.