6 hours ago
4
Ilustrasi.(MI/Susanto)
EMPAT bulan lebih setelah pelaksanaan Pemillihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 pada November lalu, sebagian kecil masyarakat di Tanah Air harus kembali ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan ulang hari ini, Sabtu (5/4). Ini merupakan pemungutan suara (PSU) gelombang kedua setelah Sabtu (22/3).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan, PSU merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Perselisihan Hasil Pilkada 2024. MK meminta pelaksanaan PSU kali ini digelar untuk durasi paling lama 45 hari setelah putusan dibacakan.
"Terbagi dua, yaitu PSU dan PUSS (penghitungan ulang surat suara). Khusus PUSS hanya dilaksanakan di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku di 1 TPS, tepatnya TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea," jelas Afif.
Selain PUSS, Kabupaten Buru juga akan menggelar PSU di 1 TPS, tepatnya di Desa Dobowae, Kecamatan Waelata dengan total pemilih sebanyak 608 orang.
PSU lainnya digelar di Kota Sabang, Provinsi Aceh untuk 1 TPS Desa/Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue dengan jumlah pemilih 541 orang.
Berikutnya di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dengan total 63 TPS di 25 desa/kelurahan yang tersebar di Kecamatan Toili dan 26 TPS di 12 desa/kelurahan di Kecamatan Simpang Raya. Adapun total jumlah pemilih untuk PSU di 89 TPS tersebut berjumlah 37.830.
Di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, PSU hari ini digelar di 21 TPS yang tersebar di 13 desa/dusun di 8 kecamatan dengan jumlah pemilih sebanyak 8.412 orang.
Sementara itu, PSU di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dilaksanakan di 9 TPS yang tersebar di 8 desa pada 5 kecamatan dengan jumlah pemilih mencapai 4.005 orang.
Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati mengingatkan jajaran Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan pada pelaksanaan PSU gelombang kedua ini.
Sebab, pihkanya masih menemukan dugaan pelanggaran politik uang disertai dengan pemasangan stiker pasangan calon kepala daerah saat mendekati perayaan Idulfitri 1446 Hijriah kemarin. Padahal, kejadian seperti itu dapat ditanggulangi oleh Bawaslu.
"Karena politik uang di PSU ini berpotensi marak terjadi, apalagi pasangan calon akan mengerahkan seluruh kapitalnya untuk menang," ujar Neni.
Adapun anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menyebut jajarannya di daerah yang melaksanakan PSU gelombang kedua menerapkan strategi pengawasan patroli. Bawaslu juga turut mengaktifkan Sentra Gakkumdu untuk memperkecil potensi pelanggaran dan gerak cepat jika ditemukan dugaan pelanggaran, termasuk dugaan politik uang. (Tri/P-3)
