3 hours ago
2
KOORDINATOR Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya Saputra.(Dok. Kontras)
KOORDINATOR Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya Saputra mengaku mendengar Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI atau revisi UU TNI tengah dikebut. Beleid itu dipersiapkan untuk disahkan sebelum lebaran atau masuk masa reses DPR pada 21 Maret 2025.
"Karena memang informasi yang kami dapatkan gitu ya, mereka akan mau mengesahkan Revisi UU TNI ini dalam paripurna gitu ya, yang mungkin nanti akan dilakukan di tanggal 20 Maret 2025," kata Dimas saat dihubungi, Jumat malam, 14 Maret 2025.
Dimas mengatakan sejak awal adanya Revisi UU TNI dia sudah meyakini bahwa beleid itu akan dikebut pembahasannya. Menurut dia, pembahasan yang cepat itu terkesan serampangan dan tanpa melibatkan publik.
"Kami melihat gitu ya, dan menanggapi bahwa terkait dengan ini, ini semakin kemudian mencerminkan bagaimana proses pembentukan perundangan-undangan yang serampangan yang terlalu terburu-buru," jelas dia.
Dimas mengatakan meskipun Komisi I DPR sudah menggelar RDPU dan mendengar pendapat dengan berbagai macam pihak, tetapi banyak catatan yang harus juga didiskusikan. Karena, lanjut dia, banyak pertimbangan dari organisasi masyarakat sipil, salah satunya terkait dwifungsi ABRI.
"Kemudian lebih banyak menakutkan fenomena munculnya kembali di dwifungsi TNI, dan juga makin menjerumuskan birokrasi sipil, dan juga semakin menjauhkan tata kelola Indonesia yang demokratis gitu ya," kata Dimas.
Komisi I DPR diam-diam rapat panja Revisi UU tentang TNI. Rapat bersama pemerintah tersebut dilaksanakan di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat.
Metrotvnews.com mendapatkan susunan acara bertajuk konsinyering rapat panja Revisi UU TNI itu. Kegiatan tercatat digelar pada 14-16 Maret 2025.
Rapat pada 14 Maret tercatat mulai pukul 13.30 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Kemudian, pada 15 Maret dimulai pukul 10.00 WIB hingga 22.00 WIB. Sedangkan, pada 16 Maret agenda tercatat hanya check out.
Sebelumnya, Metrotvnews.com sudah mengonfirmasi perihal Komisi I DPR bakal menggelar rapat panitia kerja (panja) terkait revisi UU TNI. Namun, lokasi rapat tidak di DPR.
"Benar (rapat panja), habis (salat) Jumat," kata Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin kepada Metrotvnews.com melalui keterangan tertulis, Kamis, 13 Maret 2025.
Sementara itu, Ketua Panja Revisi UU TNI Utut Adianto mengatakan rapat panja bakal membahas teknis soal perubahan beleid tersebut. Termasuk soal muatan usia pensiun hingga penempatan prajurit aktif TNI di jabatan sipil. (H-3)
