12 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Pimpinan dan anggota Komisi I DPR kompak mendesak agar pemerintah segera mengambil sikap tegas atas insiden serangan Israel ke pos jaga Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) yang menewaskan satu prajurit TNI, Praka Farizal Rhomadhon, Minggu (29/3).
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin menilai pemerintah Indonesia melalui Perwakilan Tetap RI di PBB harus segera melayangkan surat resmi ke Dewan Keamanan PBB dan Sekretariat Jenderal PBB untuk mengusut tuntas insiden tersebut.
Menurut Hasanuddin, PBB harus melakukan investigasi dan memastikan apakah serangan tersebut disengaja atau merupakan dampak eskalasi konflik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Fokus investigasi harus memastikan apakah serangan tersebut merupakan dampak eskalasi konflik yang tidak disengaja atau justru merupakan pelanggaran hukum internasional berupa serangan yang disengaja terhadap personel penjaga perdamaian," kata Hasanuddin saat dihubungi, Senin (30/3).
Dia menambahkan, pemerintah juga perlu menegaskan bahwa serangan terhadap atribut dan personel PBB merupakan kejahatan perang. Politikus PDIP itu juga meminta Mabes TNI mengevaluasi sistem keamanan dan prosedur operasional bagi seluruh personel Kontingen Garuda di wilayah konflik.
"Evaluasi harus mencakup peninjauan posisi pos pantau agar berada dalam zona yang lebih aman, peningkatan perlindungan fisik di pangkalan, serta pengetatan prosedur operasional standar saat terjadi kontak senjata di sekitar area tugas," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta menuturkan, serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hukum internasional. Sukamta mendorong investigasi menyeluruh dan transparan dalam kasus tersebut.
"Kami percaya negara akan mengambil langkah yang tepat dan terukur, mendorong proses investigasi yang transparan, serta memastikan bahwa kejadian ini ditindaklanjuti melalui mekanisme internasional yang berlaku," ujarnya.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Mahfud serangan Israel ke markas UNIFIL atau pasukan perdamaian PBB, bukan sekadar insiden, melainkan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
Dia menilai pemerintah harus merespons tegas, dan bukan sekadar kecaman simbolik. Mahfudz mendesak PBB melakukan investigasi independen, transparan, dan tidak kompromis, untuk memastikan pertanggungjawaban yang jelas.
"PBB tidak boleh lemah. Harus ada investigasi yang tegas dan terbuka, serta penetapan tanggung jawab yang jelas terhadap pihak yang melakukan serangan. Impunitas tidak boleh dibiarkan," ujarnya.
Karo Infohan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen Rico Ricardo Sirait menyampaikan insiden serangan ke Markas UNIFIL di Lebanon terjadi di tengah saling serang artileri. Selain satu prajurit gugur, Rico menyampaikan seorang prajurit lain mengalami luka berat dan dua orang mengalami luka ringan.
"Terdapat korban dari prajurit TNI, yaitu 1 orang meninggal dunia," kata Rico lewat pesan singkat, Senin (30/3).
UNIFIL ditempatkan di Lebanon selatan untuk mengawasi konflik di sepanjang garis demarkasi Lebanon dan Israel. Wilayah tersebut kerap menjadi pusat bentrok antara pasukan militer Israel dengan milisi Hizbullah bekingan Iran.
UNIFIL memiliki sekitar 10.000 pasukan penjaga perdamaian yang berasal dari berbagai negara. Sekitar 1.200 personel UNIFIL merupakan prajurit TNI.
(thr/isn)
Add
as a preferred source on Google
