Kolaborasi Sektor Publik dan Swasta Percepat Adopsi Travel Rule

1 week ago 9
Kolaborasi Sektor Publik dan Swasta Percepat Adopsi Travel Rule Travel Rule Global Summit di Chatrium Grand Hotel Bangkok, Thailand.(Dok. Istimewa)

ASOSIASI Pedagang Aset Digital Thailand (TDO) mendorong kolaborasi sektor publik dan swasta sehingga adopsi Travel Rule dapat segera dilakukan. Perwakilan TDO Preecha Praipattarakul berharap digelarnya Travel Rule Global Summit di Chatrium Grand Hotel Bangkok, pada 26 Februari lalu, dapat mendorong tercapainya adopsi Travel Rule.

"Kami sangat berterima kasih kepada lembaga regulasi yang telah mengakui pentingnya kolaborasi untuk meningkatkan standar industri kami. Dengan cara ini, Thailand dapat memperkuat posisinya di pasar aset digital global sambil memastikan transaksi lintas negara yang aman dan adil," kata Praipattarakul dalam keterangan yang diterima, Sabtu (8/3). 

Acara berdurasi 5 jam itu didedikasikan untuk Travel Rule Financial Action Task Force (FATF) dan menandai sebagai acara pertama sejenisnya. Pihak penyelenggara mengundang para pemimpin di bidang compliance untuk berbagi pandangan tentang praktik terbaik dalam mengembangkan dan menegakkan peraturan yang sejalan dengan standar global AML/CFT.

CEO VerifyVASP Shih Yun Chia mengaku sangat senang sektor pemerintah dan swasta, termasuk pembicara dan peserta dari seluruh dunia, berkumpul untuk membahas bagaimana Travel Rule dapat diimplementasikan secara efektif di Thailand. 

"Ini adalah bukti yang jelas dari komitmen sektor publik Thailand untuk berkolaborasi dengan industri dalam upaya mereka untuk menyusun kerangka kepatuhan yang kuat dan tahan masa depan," ucapnya. 

Peserta yang hadir termasuk perwakilan dari Bank of Thailand, Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand, serta Organisasi Anti-Pencucian Uang. Hadir pula Kepolisian Kerajaan Thailand (termasuk Divisi Penanggulangan Kejahatan Teknologi, Biro Penyidikan Kriminal, dan Biro Penyidikan Kejahatan Siber). Mereka bergabung dengan perwakilan dari Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat, serta Kantor Dewan Negara, yang menunjukkan kolaborasi luar biasa dari sektor pemerintah.

Summit dimulai dengan penjelasan mendalam tentang Travel Rule: perwakilan dari pembuat kebijakan Uni Eropa sebelumnya yang juga seorang rekan dari Wharton School of Business menjelaskan apa itu Travel Rule, diikuti oleh CEO VerifyVASP dan Upbit yang membahas bagaimana cara kerjanya. 

VerifyVASP menjelaskan apa saja yang diperlukan untuk memenuhi semua persyaratan FATF. Upbit membahas pentingnya verifikasi counterparty untuk VASP dan juga berbagi wawasan mengenai perjalanan mereka untuk menjadi VASP yang mematuhi Travel Rule.

Para ahli kemudian membahas manfaat implementasi Travel Rule untuk ekosistem. Topik yang dibahas termasuk penyaringan nama oleh LSEG Risk Intelligence; analitik blockchain dengan fokus pada pemantauan perilaku mencurigakan oleh TRM Labs; serta pengawasan pasar, deteksi dan pencegahan penyalahgunaan oleh Solidus Labs. Terakhir, Token Recovery menjelaskan bagaimana Travel Rule dapat meningkatkan metode untuk memulihkan dana yang dicuri melalui proses hukum dan teknologi.

Sekretaris Jenderal Deputi Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand (SEC) Jomkwan Kongsakul dalam pidato pembukaan menekankan SEC siap untuk secara aktif berkolaborasi dengan institusi terkait untuk membangun dan memajukan adopsi Travel Rule di industri aset digital. 

Kongsakul diikuti oleh Mayor Jenderal Polisi Ekthanat Limsangkat, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Anti-Pencucian Uang, juga menyampaikan pandangan mereka tentang pentingnya mengembangkan kebijakan AML yang kuat di Thailand.

Otoritas Jasa Keuangan Jepang (JFSA) berpartisipasi melalui perwakilan dalam peran mereka sebagai co-chair Grup Kontak Aset Virtual FATF. JFSA menyoroti langkah-langkah yang diambil oleh Jepang untuk menyelaraskan dengan Travel Rule dan meningkatkan efektivitasnya, serta mengajukan tawaran untuk berkolaborasi. (I-1)

Read Entire Article
Tekno | Hukum | | |