
KAMBOJA menegaskan akan membawa sengketa perbatasannya dengan Thailand ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) menyusul terjadi baku tembak tentara kedua negara baru-baru ini.
Perdana Menteri Kamboja Hun Manet menyampaikan kepada Majelis Nasional, Senin (2/6), pemerintah Kamboja akan mendaftarkan pengaduan ke ICJ untuk menyelesaikan masalah lama tersebut.
Usulan tersebut menerima dukungan penuh dari Majelis Nasional dan Senat, demikian media Kamboja, Khmer Times, melaporkan, Selasa (3/6).
"Kamboja ingin menyatakan sekalipun pihak Thailand tidak setuju dengan kami membawa masalah ini ke ICJ, Kamboja akan tetap mengajukan pengaduan ke ICJ terkait masalah ini untuk mengakhiri dan memadamkan masalah ini untuk selamanya, agar tidak menimbulkan ambiguitas," demikian yang dikutip Khmer Times.
Hun Manet juga menyerukan pertemuan mendesak Komisi Perbatasan Bersama (JBC) Kamboja-Thailand untuk melanjutkan pekerjaan penetapan batas wilayah dan mengatasi meningkatnya ketegangan di wilayah yang disengketakan.
"Saya telah menginstruksikan Komisi Perbatasan Bersama (JBC) Kamboja-Thailand untuk segera menyelenggarakan pertemuan dengan mitra kami dari Thailand untuk melanjutkan pekerjaan survei, penetapan batas, dan pemasangan penanda perbatasan antara kedua negara," ujar Hun Manet.
Rencana Kamboja melangkah ke arbitrase ICJ datang di tengah laporan tentara Thailand bersiap menghadapi segala kemungkinan dengan Kamboja menyusul insiden penembakan yang melibatkan pasukan dari kedua negara, yang terjadi di daerah perbatasan yang disengketakan minggu lalu.
Kementerian Luar Negeri Kamboja telah menyerukan penyelidikan segera atas pertikaian perbatasan pada 28 Mei antara angkatan bersenjata Kamboja dan Thailand di daerah Mom Bei, yang menyebabkan tewasnya seorang tentara Kamboja.
Titik Api Sengketa
Yang lebih penting lagi, Hun Manet mengatakan Kamboja sedang bersiap untuk memasukkan item baru pada agenda JBC, yaitu proposal untuk membawa perselisihan lama seputar kuil Ta Moan Thom, Ta Moan Toch, dan Ta Krabei serta wilayah Mom Bei ke ICJ untuk penyelesaian hukum internasional.
Wilayah-wilayah ini, yang terletak di dekat perbatasan bersama di provinsi Oddar Meanchey dan Preah Vihear, telah menjadi titik api dalam pertikaian masa lalu, dan Hun Manet memperingatkan bahwa provokasi baru-baru ini oleh ‘kelompok ekstremis kecil’ telah menyalakan kembali ketegangan dan memicu sentimen nasionalis di kedua negara.
JBC adalah mekanisme utama yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah antara Thailand dan Kamboja.
Pemimpin Kamboja mengacu pada daerah di Ta Muan Thom, Ta Muan Toch dan Ta Kwai, reruntuhan Khmer kuno di dekat perbatasan di Provinsi Surin, dan Segitiga Zamrud, daerah yang berbatasan dengan Provinsi Ubon Ratchathani di Thailand, Provinsi Preah Vihear di Kamboja, dan Provinsi Champassak di Laos, menurut laporan sebelumnya oleh Khmer Times.
Ta Muan Thom, Ta Muan Toch dan Ta Kwai masing-masing disebut Ta Moan Thom, Ta Moan Toch dan Ta Kro Bei di Kamboja. Segitiga Zamrud disebut daerah Mombei.
Kamboja mengeklaim tiga kuil tua tersebut sebagai bagian wilayahnya di Provinsi Oddar Meanchey, tetapi Thailand membantah klaim tersebut.
Tentara Thailand dan Kamboja terlibat dalam kebuntuan di Ta Muan Thom di Surin sebelum bentrokan militer singkat di daerah sengketa dekat Chong Bok, lembah curam di Distrik Nam Yuen, Ubon Ratchathani, Rabu pagi lalu. Chong Bok adalah bagian dari Segitiga Zamrud.
"Saya berharap kedua pihak dapat bekerja sama untuk mencapai resolusi akhir bagi wilayah sengketa yang sensitif ini," kata Hun Manet sebagaimana dikutip Khmer Times.
Bagaimana Respons Thailand?
Juru bicara Angkatan Darat Thailand Mayjen Winthai Suvaree, Senin (2/6), menentang langkah pemerintah Kamboja untuk membawa perselisihan tersebut ke pengadilan di Den Haag, menurut beberapa media Thailand.
Winthai mengatakan masalah utama yang perlu segera ditangani oleh kedua negara adalah bagaimana Thailand dan Kamboja dapat hidup berdampingan di sepanjang perbatasan yang disengketakan tanpa menimbulkan konflik.
Pemerintah Thailand dan Kamboja telah berjanji untuk menggunakan cara damai untuk menyelesaikan sengketa perbatasan. (Khmer Times/Bangkok Post/B-3)