1 day ago
5
Partai Persatuan Pembangunan(Dok.MI)
PENDIRI Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, menyebut nama Amran Sulaiman dan Joko Widodo menjadi calon kuat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Ia menilai hal itu semakin menguat jika H Isam akan masuk ke PPP. Menurutnya, mengambil alih PPP artinya menempatkan seseorang menjadi ketum PPP.
“Siapa kiranya? Jika berhubungan dengan H Isam, kemungkinannya ada dua nama, yakni Amran Sulaiman, dan Jokowi. Kedua nama ini potensial jadi caketum PPP berikutnya jika benar H Isam akan masuk ke partai ini,” ungkap Ray kepada Media Indonesia, hari ini.
“Mengapa Jokowi? Karena Jokowi saat ini membutuhkan labuhan untuk menggerakan visi politiknya. PSI tentu masih terlalu lemah dan kurang mengakar. Dibutuhkan parpol yang lebih besar dan mengakar,” paparnya.
Ray menegaskan bahwa PPP memenuhi sarat itu. Maka, jika haji Isam masuk, kemungkinan Jokowi akan didapuk sebagai caketum terbuka lebar.
Lalu, Ray menyebut menggaet PPP akan dengan sendirinya menempatkan posisi politik Jokowi kembali menguat.
Hal ini juga bisa menjadi bakal kenderaan politik bagi Gibran Rakabuming Raka, atau bahkan Bobby Nasution. Sehingga gabungan PPP dan PSI di 2029 akan sangat diperhitungkan.
Untuk Amran, kata Ray, membutuhkan 'izin' Prabowo untuk dapat menjadi caketum PPP.
“Mengingat posisi beliau sebagai menteri kabinet KIM, tidak banyak waktu luang untuk bekerja menaikan parpol ini,” tuturnya.
Padahal, PPP butuh pemimpin yang total mengurus partai sehingga dapat lolos kembali ke parlemen.
Langkah PPP dengan membuka pintu bagi pihak eksternal menjadi ketua umum dinilai sebagai jalan yang realistis. Sebagai partai yang gagal menembus Senayan pada Pemilu 2024, PPP membutuhkan cara yang inovatif agar dapat kembali ke parlemen.
Direktur Eksekutif Triaspols, Agung Baskoro, berpendapat apa yang ditempuh PPP saat ini bukan berarti kehilangan jati diri partai. Sebab, PPP memang harus kembali masuk parlemen karena untuk pertama kalinya gagal mendapatkan kursi sejak mengikuti kontestasi pemilihan legislatif saat Orde Baru.
“Jadi, apapun akan dilakukan, termasuk menaturalisasi kader-kader eksternal yang potensial menjadi ketua umum. Yang jelas ini ikhtihar yang dilakukan untuk memastikan PPP memenuhi ambang batas parlemen dan masuk kembali," jelasnya kepada Media Indonesia, Sabtu (31/5). (Ykb/P-1)
