Gubernur Khofifah Targetkan Perbaikan Tanggul di Lumajang Rampung 3 Bulan

Gubernur Jawa Timur Khififah Indar Parawansa meninjau pembangunan tanggul yang rusak akibat banjir lahar dingin Gunung Semeru.(Pemprov Jawa Timur)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau perbaikan tanggul di Dusun Kebondeli Selatan, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, yang rusak akibat banjir lahar dingin Gunung Semeru. Tanggul sepanjang dua kilometer itu rusak parah sekitar 300 meter akibat terjangan lahar dingin pada April 2025, mengancam keselamatan 272 kepala keluarga dengan 1.027 jiwa dan lahan pertanian seluas 165 hektare.

Pemprov Jatim berkolaborasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas dan Pemkab Lumajang memperbaiki tanggul sepanjang 280 meter dan membangun tanggul pengarah arus (krib) 166 meter.

"Total anggaran perbaikan mencapai Rp10,5 miliar," ujar Khofifah seusai meninjau lokasi, Minggu (25/5).

Pengerjaan ditargetkan rampung dalam tiga bulan dengan melibatkan 5 excavator dan 6 dump truck yang berasal dari Pemprov Jatim dan BBWS Brantas. Rinciannya, tiga excavator dan enam dump truck dari Pemprov Jatim, serta 2 excavator tambahan dari BBWS Brantas.

Kemudian di lokasi juga terdapat material sebanyak 3.750 bronjong dari Pemprov Jatim, dan tambahan 200 bronjong dari BBWS Brantas dan akan ditambah sesuai kebutuhan. Serta pemasangan pipa galvanis juga turut dilakukan untuk memperkuat struktur tanggul.

Dalam kesempatan itu, Khofifah menekankan pentingnya percepatan penanganan untuk menghindari dampak berlapis seperti area persawahan yang rawan terkena banjir lahar dingin serta kawasan permukiman warga.

"Kalau tanggul ini tidak segera dibangun, sawah juga pasti akan terdampak. Rumah warga pun menjadi rawan terhadap kemungkinan terjadinya luberan  lahar  susulan. Maka dampaknya sangat luas, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Langkah teknis lainnya meliputi pembuatan kisdam tanggul dan tebing krib di sisi hulu sebagai antisipasi longsor, pengalihan aliran sungai untuk mengurangi tekanan terhadap tanggul, serta pembangunan krib darurat dari batu bolder dan pemasangan bronjong untuk memperbaiki bangunan tanggul yang rusak. Khofifah menekankan bahwa penanganan ini harus dijalankan meski kondisi cuaca belum sepenuhnya ideal. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan material sedimentasi secara bijak.

“Kalau kita menunggu pengerjaan dimulai pada musim kemarau, masyarakat akan terus merasa tidak aman dan tidak nyaman. Maka saya minta kepada Kadis PU SDA, mana yang bisa dikerjakan segera, kita kerjakan. Semoga cuaca bisa beradaptasi dengan kebutuhan kita,” ungkapnya.

Pemprov Jatim juga merancang langkah strategis jangka panjang untuk memperkuat tanggul secara permanen sebagai bagian dari mitigasi bencana berkelanjutan.

“Kami tidak hanya hadir saat bencana terjadi, tetapi juga berkomitmen menyiapkan infrastruktur tangguh untuk masa depan. Keselamatan warga adalah prioritas utama kami,” katanya. 

Di akhir kunjungannya, Gubernur Khofifah juga mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat semangat gotong royong dalam menghadapi bencana 

“Solidaritas masyarakat Sumberwuluh sangat luar biasa. Semangat kebersamaan dan saling membantu inilah kekuatan utama kita dalam menghadapi segala tantangan,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Lumajang Indah Amperawati mengapresiasi respons cepat Ibu Gubernur Khofifah menunjukkan kepedulian dengan mengeluarkan kebijakan penanganan darurat dalam penanganan tanggul yang jebol di wilayah kerjanya.

“Kami berterima kasih atas respons cepat Ibu Gubernur yang langsung menginstruksikan Dinas PU SDA Provinsi untuk menangani kondisi kritis ini. Semoga semuanya segera selesai dan warga menjadi tenang,” tandasnya.

Sekadar diketahui, peristiwa jebolnya tanggul yang terjadi pada 11 April 2025 akibat banjir lahar dingin selama dua hari berturut-turut sempat menimbulkan kepanikan warga dan mengakibatkan evakuasi. Pemerintah Kabupaten Lumajang pun menetapkan status Tanggap Darurat Bencana selama 90 hari, terhitung mulai 11 Mei hingga 8 Agustus 2025, sebagai ruang waktu optimal untuk penanganan dan pemulihan. (RO/E-3)