Flexing, Keluarga Kapolda Kalsel Dinilai tak Peka dengan Kondisi Masyarakat

Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawan yang tengah disorot akibat aksi flexing anaknya.(Dok. Instagram Humas Polda Kalsel.)

PERAYAAN ulang tahun Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) Irjen Rosyanto Yudha Hermawan menjadi sorotan publik. Pasalnya, anak Kapolda Kalsel, Ghazyendha Aditya Pratama, flexing dengan membagikan momen kemewahan acara ultah tersebut di media sosial yakni platform X pada Rabu, 26 Februari 2025 kemarin.

Bahkan, anak Kapolda Kalsel itu juga mengiklankan momen ultah yang mewah  dan besar tersebut di media sosial.

Kadiv Humas Jogja Police Watch, Baharuddin Kamba menilai, perayaan ulang tahun Kapolda Kalimantan Selatan ini jauh dari kata sederhana. Mereka dianggap tak peka dengan kondisi masyarakat yang sedang sensitif di tengah berbagai isu yang ada saat ini, termasuk soal efisiensi anggaran.

“Apalagi di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang digadangkan Presiden Prabowo Subianto dan kesulitan ekonomi masyarakat karena naiknya harga kebutuhan pokok serta ulah nakal oknum pejabat Pertamina yang diduga mengoplos Pertalite jadi Pertamax,” terang dia, dalam keterangannya, Minggu, (2/3).

“Kami mendesak Kapolri Jenderal Polisi  Listyo Sigit Prabowo untuk menegur keras Kapolda Kalsel tersebut,” tambahnya.

Kapolda Kalsel dinilai tidak memberikan contoh yang baik. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang digetolkan oleh Presiden Prabowo Subianto, justru Kapolda Kalsel ini menggelar acara ulang tahun yang mewah. Sungguh tak patut dicontoh bagi anggota Polri lainnya.

“Bahkan putra dari Kapolda Kalsel ini membagikan unggahan m-banking yang menunjukkan transaksi sebesar Rp1 miliar. Selain itu juga sempat pamer momen saat menaiki jet pribadi,” kata dia.

Selain itu JPW juga mendesak Propam Mabes Polri untuk turun ke Polda Kalimantan Selatan untuk mengecek asal-usul harta kekayaan dari Kapolda Kalsel tersebut termasuk uang untuk perayaan ultah dari Kapolda Kalsel tersebut.

“Jika ditemukan adanya asal usul harta kekayaan yang tidak wajar, maka harus diproses hukum lebih lanjut,” tutup dia. (H-3)