1 day ago
7
Pejabat Departemen Pertahanan AS memperingatkan pemerintahan Trump terkait penghentian hibah penelitian ancaman biologis, berisiko terhadap keamanan nasional.(AFP)
SEORANG pejabat Departemen Pertahanan Amerika Serikat memperingatkan rekan-rekannya di pemerintahan Trump bahwa penghentian hibah penelitian ancaman biologis senilai US$12 juta di Harvard sebaiknya tidak dilakukan. Pasalnya penghentian itu berisiko terhadap keamanan nasional, menurut dokumen pengadilan terbaru dari Harvard.
Pengungkapan ini merupakan bagian dari dokumen internal pemerintahan Trump yang ditinjau tim hukum Harvard. Dalam berkas pengadilan, Harvard menyatakan dokumen-dokumen tersebut menunjukkan Gedung Putih secara tiba-tiba memerintahkan pembekuan lebih dari US$2 miliar dana federal yang seharusnya dialokasikan untuk program penelitian universitas itu, yang menurut mereka melanggar hukum federal.
“Saat ini, Harvard adalah tim dengan performa terbaik dalam program …” tulis seorang pejabat dari DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), yang membantu Departemen Pertahanan memantau ancaman biologis darurat, menurut dokumen tersebut.
“Kurangnya pengetahuan yang memadai mengenai lanskap ancaman biologis membawa risiko serius dan langsung bagi keamanan nasional,” tambah pejabat itu.
Departemen Pertahanan memberi tahu Harvard, hibah tersebut dihentikan pada pertengahan Mei. “Meskipun manfaatnya jelas bagi publik dan keamanan nasional,” kontrak tersebut tetap dibatalkan, tulis tim pengacara Harvard.
“Menurut Pemerintah, selama Harvard dihukum karena menggunakan hak Amandemen Pertama-nya (kebebasan berpendapat), maka cara apa pun dibenarkan demi mencapai tujuan,” tambah pihak universitas. “Tidak ada catatan administratif Pemerintah yang menunjukkan Menteri Pertahanan mengikuti permohonan dari pejabat kontrak tersebut.”
Penelitian Terancam Lumpuh
Wakil Provost Harvard untuk Riset, John Shaw, menulis dalam pernyataan tertulis kepada pengadilan, pemotongan dana hibah ini akan menyebabkan gangguan permanen pada berbagai proyek penelitian, terutama di laboratorium sains.
“Peralatan sensitif akan menganggur dan rusak. Sampel yang mudah rusak akan membusuk. Spesimen hidup harus disuntik mati... Banyak laboratorium bergantung pada proses berkelanjutan, sehingga gangguan akan membuat kerja bertahun-tahun menjadi sia-sia.”
Meskipun Harvard memiliki dana abadi bernilai miliaran dolar, Shaw menyatakan universitas tidak bisa menutupi kekurangan dana tersebut sendirian.
“Upaya Harvard sedang berada pada titik krusial di Fase 1, di mana mereka baru saja memulai eksperimen mikrofluidik yang akan memberi indikasi awal apakah tujuan program dapat tercapai,” tulis seorang pejabat. “Mereka juga merupakan integrator penting dari berbagai teknologi yang mendukung program ini, yang tidak bisa dengan mudah direplikasi.”
Pengajuan dokumen tambahan dalam kasus ini dijadwalkan berlangsung selama sebulan ke depan. Sidang lisan dijadwalkan pada 21 Juli.
Proyek-Program yang Kehilangan Pendanaan
Harvard juga mengungkap lebih banyak contoh proyek penelitian yang kehilangan pendanaan federal. Menurut Shaw, proyek-proyek tersebut meliputi:
- Studi HIV/AIDS pediatrik dengan dana hibah sebesar US$88 juta
- Dana US$7 juta untuk mencegah kanker payudara pada perempuan dengan risiko tinggi,
- Dana US$10 juta untuk penelitian Harvard dalam memerangi infeksi akibat resistensi antibiotik.
Dalam pengajuan, Senin, Harvard menyatakan sebanyak US$2,4 miliar dalam bentuk penghargaan federal telah dihentikan, yang mencakup lebih dari 950 proyek penelitian aktif.
Harvard berargumen pendekatan ini menunjukkan lembaga-lembaga federal telah melanggar hukum dalam cara mereka secara tiba-tiba membekukan dana penelitian universitas. Pemerintah federal tidak pernah berusaha menyelidiki tuduhan antisemitisme di Harvard.
“Instruksi untuk membekukan dan menghentikan setiap dolar dari dana riset Harvard datang langsung dari Gedung Putih, yang juga menentukan bentuk penghentian tersebut dan menetapkan tenggat waktu sewenang-wenang,” tulis pengacara Harvard.
Dokumen internal lembaga federal yang diperoleh Harvard mencakup komunikasi di mana pejabat pemerintahan Trump mengakui bahwa Gedung Putih memberikan lampu hijau untuk penghentian hibah, dan bahwa surat templat dari Gedung Putih digunakan oleh berbagai lembaga untuk memberi tahu Harvard.
“Dalam upaya tergesa-gesa untuk membatalkan pendanaan Harvard, Gedung Putih memerintahkan lembaga-lembaga untuk mengakhiri pendanaan tanpa memberi waktu atau keleluasaan bagi mereka untuk menjelaskan keputusan, mempertimbangkan aspek penting dari masalah, atau mempertimbangkan kepentingan yang bergantung pada hibah yang sekarang diabaikan karena Harvard masuk daftar hitam,” tulis pengajuan tersebut.
Pengacara Harvard menyatakan catatan dalam kasus ini menunjukkan sebelum penghentian hibah federal dilakukan, pemerintah tidak memiliki bukti yang mendukung tuduhan antisemitisme tersebut.
“Pemerintah menghentikan pendanaan Harvard bukan karena kesimpulan hasil penilaian hati-hati bahwa program tertentu di salah satu dari 12 sekolah Harvard mendorong antisemitisme, tetapi karena Gedung Putih menuntut penghentian pendanaan secara menyeluruh untuk menghukum Harvard seberat-beratnya,” tulis mereka. (CNN/Z-2)
