Bencana Karhutla Jangan Sampai Jadi Isu Internasional

Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2025(MI/Devi Harahap)

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan saat Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2025, menyampaikan pesan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia jangan sampai menjadi isu internasional.

“Bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat besar terhadap isu-isu kebakaran hutan, karena kebakaran hutan dampaknya tidak hanya menyangkut kepada aspek kerugian lingkungan dan kesehatan masyarakat semata, namun juga berdampak pada aspek geopolitik kawasan,” kata Budi Gunawan di Kota Pekanbaru, Riau pada Selasa (29/4). 

Budi menuturkan bahwa adanya kabut asap akibat bencana karhutla di Indonesia yang terjadi beberapa tahun silam tidak hanya menjadi masalah lokal. Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, kabut asap itu menjadi sorotan negara-negara tetangga karena ikut terdampak. 
 
“Asap lintas negara yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan telah menjadi perhatian serius dari seluruh dunia. Dapat memicu komplain bahkan gugatan dari negara-negara tetangga kita,” 

Budi juga menekankan situasi karhutla yang mengkhawatirkan saat ini jangan sampai berpotensi mengulang kejadian serupa. Untuk itu, ia meminta kepada seluruh jajaran yang berada pada deks Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, agar segera bekerja di berbagai titik rawan api. 

“Oleh karenanya, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional di dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah membentuk Desk Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan pada tanggal 13 Maret 2025 yang lalu.

Budi mengatakan Indonesia telah berkomitmen pada kesepakatan ASEAN seperti EITSP atau ASEAN Agreement on Transboundary Air Pollution dan di sisi TSPC, ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Air Pollution Control, hal itu menuntut pemerintah untuk sigap dalam mencegah karhutla. 

“Kita Indonesia harus mampu menjadi contoh menjadi negara yang bebas dari bencana asap lintas-batas negara. Kita harus belajar dari negara-negara yang punya pengalaman di dalam penanganan karhutla, seperti dari Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan,” tukasnya. 

Selain itu, Budi menjelaskan bahwa situasi darurat karhutla nyatanya tidak hanya dikhawatirkan oleh masyarakat dan pemerintah di daerah karhutla saja. Pemerintah negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura hingg Filipina ikut angkat suara terkait situasi karhutla di Indonesia

“Kita juga harus menyadari bahwa pembakaran hutan dan lahan tidak sama dengan bencana lain. Ada dimensi politik di dalamnya, ada muatan ekonomi, muatan kepentingan sosial, hingga reputasi bangsa yang dipertaruhkan. Asap tidak mengenal batas wilayah, asap menyebar melintasi provinsi, bahkan lintas negara,” imbuhnya. 

Budi menilai jika Karhutla tidak ditangani secara serius sejak awal musim kemarau, menurutnya hal ini bisa menjadi ancaman dan dapat mengganggu hubungan antarnegara. 

“Mari kita jaga hutan kita, lindungi rakyat kita, menjaga nama baik bangsa kita di mata dunia. Mari kita tunjukan bahwa Indonesia mampu mengelola sumber daya alam hutan dan lainnya dengan baik dan bertanggung jawab,” katanya. (Dev/M-3)