1 day ago
8
Ilustrasi.(MI)
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mohammad Toha mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang ingin membersihkan kabinet dari pejabat yang tidak kompeten dalam bekerja dan melanggar undang-undang.
Menurut Toha, sikap tegas Presiden Prabowo untuk menyingkirkan pejabat yang tidak mampu bekerja secara profesional dan melanggar aturan adalah langkah tepat dalam memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
"Pejabat negara harus bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kalau tidak bisa bekerja atau malah melanggar Undang-Undang, lebih baik mereka mundur sebelum diberhentikan. Jangan sampai jadi beban bagi pemerintahan dan rakyat," kata Toha, melalui keterangannya, Selasa (3/6).
Haru Profesional?
Toha menegaskan pejabat negara harus bekerja dengan baik, profesional, serta taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ia menegaskan kepatuhan terhadap konstitusi adalah kewajiban mutlak bagi pejabat negara.
"Pejabat negara wajib bekerja dengan baik, menjaga integritas, profesional dalam bertugas, dan harus taat kepada Pancasila dan UUD 1945. Tidak boleh ada pejabat yang justru mengkhianati nilai-nilai dasar negara dan aturan hukum yang berlaku. Kalau tidak bisa, lebih baik mundur sebelum diberhentikan," kata Toha.
Tata Kelola?
Lebih lanjut, Toha menegaskan DPR akan terus mendukung upaya Presiden Prabowo dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
"Fraksi PKB mendukung penuh kebijakan Presiden untuk merombak jajaran pejabat yang tidak sejalan dengan visi-misi Presiden Prabowo. Kita harus fokus membangun bangsa, bukan sibuk dengan kepentingan pribadi atau kelompok," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta para pejabat pemerintah segera berbenah dan membersihkan diri, karena akan segera bertindak.
Asal Keluarga?
Mereka yang mau bekerja dengan baik dan tidak setia kepada negara akan disingkirkan tanpa ragu-ragu, tanpa bandang bulu, tanpa melihat asal keluarga, partai, dan asal suku. Mereka akan dibersihkan dari Kabinet Merah Putih.
"Yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang undang, yang melanggar Undang-Undang Dasar akan kita tindak," tegas Prabowo dalam amanatnya saat upacara perayaan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Senin (2/6).(Faj/P-3)
