2 weeks ago
13
Ilustrasi: Guru melakukan proses belajar mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Bandung III Jombang, Jawa Timur, Selasa (24/11).(ANTARA/Syaiful Arif)
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengingatkan pemerintah agar memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh guru yang berada di bawah naungan Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, maupun Kementerian Agama.
"Tidak boleh ada dikotomi antara Lembaga. Pemerintah harus memberikan proporsional yang layak antara Madrasah dengan sekolah reguler," kata Selly seperti dikutip, Rabu (26/2).
Dia menyoroti pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurut Selly, kondisi tersebut tidak sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani yang ingin memberikan pendidikan berkualitas bagi anak-anak Indonesia.
Dia mengatakan langkah pemberian pendidikan berkualitas di antaranya dapat dilakukan dengan memastikan bahwa madrasah atau sekolah keagamaan mendapat perhatian yang setara dalam sistem pendidikan formal. Sejalan dengan itu, Selly mengatakan pihaknya dalam hal ini Fraksi PDI Perjuangan akan memperjuangkan hak-hak pendidikan di madrasah.
"Astacita keempat dalam komitmen keagamaan, yakni meningkatkan pendidikan dan layanan kesehatan dukungan terhadap pesantren serta sekolah berbasis agama, termasuk insentif bagi guru-guru agama dan peningkatan fasilitas madrasah,” ujar dia.
Selly juga menilai pemerintah perlu menyiapkan skenario untuk meningkatkan jenjang karier guru agama karena sejauh ini terdapat sekitar 200 ribu guru agama yang belum bersertifikasi di madrasah dari total jumlah guru yang mencapai 390 ribu orang.
"Artinya, kami perlu merumuskan secara matang agar tidak gegabah karena menyangkut kesejahteraan guru dan bangsa Indonesia, terutama anak-anak kita," kata dia. (Ant/P-4)
