3 weeks ago
15
Warga rusun protes ke gedung DPRD DKI Jakarta(MI)
SEJUMLAH warga rumah susun di DKI Jakarta menyampaikan protes terhadap kebijakan kenaikan tarif air bersih oleh Perumda Air Minum Jaya (PAM Jaya). Kenaikan ini mencapai 71,3 persen, dari sebelumnya Rp12.500 per m³ menjadi Rp21.500 per m³. Warga menilai kebijakan ini memberatkan, terutama karena mereka dikelompokkan dalam kategori tarif yang sama dengan pusat perbelanjaan dan perkantoran.
“Kami menggunakan air untuk kebutuhan dasar seperti memasak, mencuci, dan mandi, tetapi tarif yang dikenakan sama seperti gedung komersial. Ini sangat tidak adil,” kata Pikri Amiruddin, warga rumah susun Kalibata City, kemarin.
Sejumlah warga mendatangi gedung DPRD DKI Jakarta untuk menyampaikan keluhan saat Gubernur Pramono Anung menghadiri Rapat Paripurna. Namun, mereka mengaku kesulitan bertemu langsung dengan gubernur karena pengamanan yang ketat. Sebagai bentuk protes, warga membentangkan spanduk bertuliskan,
“Pak Gubernur Tolong Kami, Bilang ke PAM Jaya, Sesuaikan Kelompok Tarif Air Kami. Kami Rumah Tangga Bukan Komersial!”
“Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Gubernur Pramono Anung. Sayangnya, aksesnya sulit,” ujar Pikri.
Gubernur Akan Pelajari Kebijakan
Gubernur Pramono Anung menanggapi protes ini dengan menyatakan bahwa dirinya masih mempelajari kebijakan kenaikan tarif air bersih di DKI Jakarta.
“Terus terang saya belum mempelajari dan membahas secara detail tentang ini. Saya baru tahu. Jadi kalau saya jawab sekarang, nanti malah tidak tepat,” ujar Pramono di Jakarta Timur, pekan lalu.
Menanggapi hal ini, Ketua Hubungan Masyarakat Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI), Erlan Kallo, juga mengkritisi kebijakan ini. Menurutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2024 Pasal 12 Ayat (1), pelanggan rumah tangga yang menggunakan air untuk kebutuhan pokok seharusnya masuk dalam Kelompok II (K II), bukan Kelompok III (K III) yang dikenakan tarif penuh.
“Meski kami tinggal di gedung bertingkat, kami tetap rumah tangga. Seharusnya tarif air yang dikenakan sesuai dengan peruntukan sebagai hunian,” tegas Erlan.
Erlan berharap pemerintah segera meninjau ulang kebijakan ini agar lebih sesuai dengan kondisi masyarakat. “Hukum itu harus menyesuaikan perkembangan di masyarakat. Jangan sampai aturan yang ada malah merugikan rakyat,” pungkasnya.
Warga rumah susun menyatakan akan terus mengupayakan keadilan tarif air bersih dan berharap ada solusi dari pemerintah terkait permasalahan ini. (Z-10)
