4 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Hanya dalam hitungan jam, pemerintah melalui Kementerian Agama akan menggelar Sidang Isbat untuk menentukan 1 Syawal 1447 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri 2026. Forum ini menjadi penentu kapan umat Islam di Indonesia mengakhiri ibadah puasa Ramadan.
Sidang Isbat merupakan forum resmi yang digelar pemerintah untuk menetapkan awal bulan Hijriah, seperti Ramadan, Syawal (Idul Fitri), dan Dzulhijjah (Idul Adha). Tujuannya memberikan kepastian waktu ibadah sesuai syariat sekaligus menjaga keseragaman di tengah masyarakat.
Dalam praktiknya, Sidang Isbat menggabungkan dua metode utama, yakni hisab dan rukyat. Hisab menggunakan perhitungan astronomi untuk menentukan posisi bulan secara matematis. Sementara rukyat dilakukan dengan pengamatan langsung hilal atau bulan sabit pertama setelah Matahari terbenam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kombinasi keduanya mencerminkan upaya menyeimbangkan pendekatan ilmiah dan keagamaan, sekaligus mengakomodasi berbagai pandangan dalam penentuan kalender Hijriah.
Sejarah sidang Isbat
Penetapan hari raya keagamaan sudah menjadi perhatian pemerintah sejak awal kemerdekaan. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, lahir Penetapan Pemerintah Nomor 2/Um Tahun 1946 yang mengatur hari raya, termasuk Idul Fitri.
Sejak saat itu, Menteri Agama diberi kewenangan menetapkan hari raya setiap tahun. Tradisi Sidang Isbat kemudian berkembang sebagai mekanisme resmi yang digunakan hingga sekarang.
Sejumlah catatan menyebut Sidang Isbat mulai rutin dilakukan pada dekade 1950-an, sementara sumber lain menyebut tahun 1962 sebagai awal pelaksanaannya. Sidang biasanya digelar setiap tanggal 29 Sya'ban untuk menentukan awal Ramadan, serta 29 Ramadan untuk menetapkan 1 Syawal.
Pada masa Menteri Agama Saifuddin Zuhri, Sidang Isbat semakin dipertegas melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 47 Tahun 1963. Statusnya kemudian diperkuat melalui regulasi lanjutan, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
Mekanisme penentuan
Sidang Isbat diawali dengan pemaparan posisi hilal oleh Tim Unifikasi Kalender Hijriah Kementerian Agama berdasarkan perhitungan hisab.
Secara paralel, pengamatan hilal dilakukan di ratusan titik di seluruh Indonesia. Untuk penentuan Syawal 1447 H, pengamatan dilakukan di sekitar 117 lokasi yang tersebar dari barat hingga timur Indonesia.
Selanjutnya, Menteri Agama memimpin sidang tertutup yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari perwakilan organisasi masyarakat Islam, duta besar negara sahabat, hingga lembaga seperti BMKG, BRIN, dan para ahli astronomi.
Keputusan diambil dengan mempertimbangkan data hisab dan laporan rukyat. Hasilnya kemudian diumumkan kepada publik melalui konferensi pers yang disiarkan secara luas.
Meski demikian, perbedaan penetapan awal bulan Hijriah antara pemerintah dan sebagian ormas Islam kerap terjadi. Namun, perbedaan tersebut diharapkan tetap disikapi dengan sikap saling menghormati demi menjaga kerukunan.
Analisis penentuan Lebaran 2026
Direktur Urusan Agama Islam Kementerian Agama, Arsad Hidayat, menyampaikan bahwa secara hisab, posisi hilal pada akhir Ramadan 1447 H belum sepenuhnya memenuhi kriteria visibilitas yang ditetapkan negara anggota MABIMS (Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).
Pada 29 Ramadan 1447 H yang bertepatan dengan 19 Maret 2026, ketinggian hilal di Indonesia berada di kisaran 0°54' hingga 3°7'. Sementara sudut elongasi berkisar antara 4°32' hingga 6°6'.
Padahal, standar MABIMS mensyaratkan ketinggian minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Artinya, meskipun sebagian wilayah berpotensi memenuhi ketinggian minimum, aspek elongasi masih belum memenuhi kriteria imkanur rukyat.
Temuan ini sejalan dengan prediksi Observatorium Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB). Peneliti Bosscha, Yatny Yulianty, menyebut posisi hilal sangat rendah dan berada dekat dengan Matahari saat terbenam, sehingga sulit diamati.
Data Bosscha menunjukkan elongasi geosentrik berkisar 4,6 hingga 6,2 derajat, sementara elongasi toposentrik berada di kisaran 4,0 hingga 5,5 derajat, masih di bawah ambang batas visibilitas.
Meski demikian, keputusan final tetap berada di tangan pemerintah melalui Sidang Isbat. Hasil rukyat di lapangan akan menjadi faktor penentu apakah hilal dapat terlihat atau tidak.
(tis/tis)
Add
as a preferred source on Google
