Raih Gelar Doktor, Anggota Bawaslu Singgung Soal Netralitas ASN

ANGGOTA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi.(Dok. Pribadi)

ANGGOTA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)  RI Puadi menjalani proses sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Politik di Universitas Nasional, Jakarta, Rabu (19/2). Disertasi Puadi yang berjudul “Efektivitas Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Bawaslu pada Pemilu 2024” mengkaji secara mendalam bagaimana Bawaslu menjalankan fungsi pengawasannya dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pemilu.

Puadi mengaku bersyukur bisa meraih gelar doktor karena pencapaian tersebut tidak diraih dengan mudah. Ia mengaku mengerjakan disertasi sembari menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

“Jadi kalau peneliti-peneliti terdahulu itu hanya memfokuskan satu masalah. Ini saya tidak tanggung-tanggung lima persoalan yang begitu dinamika luar biasa ditampilkan bahwa inilah keberadaan pengawasan Bawaslu khususnya secara umum untuk perbaikan penyelenggaraan Bawaslu,” ujar Puadi, melalui keterangannya, Rabu (19/2).

Puadi fokus mendalami tantangan utama yang dihadapi Bawaslu, termasuk kendala regulasi, tekanan politik, serta keterbatasan sumber daya dalam mengawasi pelanggaran netralitas ASN.

Dalam sidang yang dihadiri oleh para akademisi dan pakar pemilu, Puadi menjelaskan bahwa efektivitas pengawasan pemilu sangat bergantung pada koordinasi antar-lembaga serta peningkatan kapasitas pengawas pemilu di tingkat daerah.

Ia juga menekankan perlunya reformasi dalam sistem penegakan hukum pemilu agar lebih adaptif terhadap tantangan di era digital.

Sementara itu, Ketua sidang promosi doktor, Prof Umar Basalim menuturkan penelitian yang dilakukan Puadi sebagai kontribusi penting dalam memperkaya kajian akademik mengenai pemilu di Indonesia.

“Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang dinamika pengawasan pemilu dan menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat peran Bawaslu di masa mendatang," ujarnya.

Umar berharap Puadi dapat terus berkontribusi dalam pengembangan sistem pengawasan pemilu dan memperkuat demokrasi di Indonesia melalui kajian-kajian akademik yang aplikatif. (H-3)