6 hours ago
9
Medan, CNN Indonesia --
Tensi politik di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, memanas. Lima partai politik yang memiliki kursi di DPRD Tapteng melempar wacana pemakzulan Bupati Masinton Pasaribu.
Kelima partai politik itu antara lain Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB. Mereka menilai roda pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah berjalan tidak optimal dan pengelolaan anggaran tidak profesional.
"Hal ini dikarenakan banyaknya dugaan penyelewengan anggaran yang ada. Kami juga mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pada tingkat pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu," kata Juru bicara pertemuan, Hazmi Arif Simatupang, Sabtu (5/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan tersebut disampaikan Hazmi setelah sebelumnya digelar pertemuan pimpinan lima partai pada Jumat (4/9) lalu.
Dari pertemuan itu, Hazmi menyebut kelima partai menemukan dugaan pengelolaan anggaran yang buruk.
"Berdasarkan informasi yang kami peroleh, penyerapan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2026 hingga Agustus baru mencapai sekitar 30 persen. Ini menjadi catatan serius dan sangat memprihatinkan," kata Hazmi.
Menurutnya, rendahnya serapan anggaran berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga menyebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah dipanggil serta diingatkan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait kondisi tersebut.
"Tentu hal Ini sebuah insiden yang sangat memalukan dalam sejarah Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan Informasinya TAPD dan OPD Kabupaten Tapanuli Tengah telah dipanggil dan Diingatkan oleh Kemendagri," ujarnya
Selain persoalan anggaran, lima partai tersebut juga menyoroti penanganan bencana banjir yang terjadi di Tapteng. Mereka menilai respons pemerintah daerah berjalan lambat dan penyaluran bantuan kepada korban belum maksimal.
"Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan penyaluran bantuan banjir. Bahkan sejumlah protes muncul karena bantuan dinilai belum tersalurkan secara baik," ujarnya.
Kelima partai juga mendesak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah segera menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait bantuan bagi korban banjir dan penyaluran beasiswa yang telah dialokasikan melalui APBD.
"Kami mendesak Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menyahuti dan merealisasikan Rekomendasi DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah perihal memberikan bantuan untuk korban bencana banjir dan penyaluran beasiswa yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Tapanuli Tengah," sebutnya.
Dia juga menyinggung sikap Fraksi PDI Perjuangan yang tidak menyetujui rekomendasi penyaluran bantuan bagi korban banjir. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Ketua DPC PDI Perjuangan Tapteng dijabat oleh Masinton Pasaribu yang juga merupakan Bupati Tapanuli Tengah.
"Dan perlu juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah bahwa dari semua partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, hanya PDI Perjuangan yang tidak menyetujui rekomendasi penyaluran bantuan bencana banjir tersebut," jelasnya.
Tak hanya itu, kelima partai juga menyatakan tengah mempertimbangkan langkah hukum dengan melaporkan Bupati Tapanuli Tengah beserta sejumlah OPD kepada aparat penegak hukum.
Langkah tersebut, menurut mereka, didasari adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran daerah yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
"Kami akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu beserta OPD ke Aparat Penegak Hukum," ucapnya.
Meski demikian, Hazmi menegaskan bahwa kelima pimpinan partai politik siap duduk bersama dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membahas pengelolaan APBD, baik Tahun Anggaran 2025 maupun 2026.
"Kami sangat siap untuk duduk bersama dan berdiskusi dengan TAPD dalam membedah APBD, baik yang sudah berlalu (Tahun 2025) maupun yang sedang berjalan (Tahun 2026) dengan menghadirkan Kemendagri, Kemenkeu RI, BPK RI, BPKP RI, KPK RI, Polri, Kejaksaan, Pengamat Anggaran dan para pimpinan partai politik," kata dia.
Respons Masinton
Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyebut wacana pemakzulan dari lima partai DPRD adalah bentuk skenario politik dari kelompok yang belum bisa menerima kekalahan sejak pilkada.
"Itu segelintir kelompok politik yang belum move on sejak pilkada. Mereka menskenariokan calon tunggal dalam Pilkada 2024 lalu dan ternyata gagal. Pada saat Pilkada paslon yang mereka usung dikalahkan rakyat Tapanuli Tengah," ujar Masinton saat dihubungi, Sabtu.
Masinton mengaku sudah beberapa kali mendapat gangguan politik. Bahkan, Masinton menyebut kelima partai itu sedang melakukan politisasi bencana di Tapanuli Tengah.
"Segerlintir kelompok politik ini mempolitisasi bencana di Tapanuli Tengah. Mereka di DPRD tidak pernah membahas rancangan Perda yang diusulkan pemerintah kabupaten Tapanuli Tengah untuk percepatan pembangunan daerah pasca bencana," ucap Masinton.
(fnr/wis)
