Pemprov DKI Jakarta Perkuat Peran Pamong Dukung Pelaksanaan SPHAD dan SPHPD Tahun 2025

Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Iin Mutmainnah(DOK DINAS PPAPP DKI Jakarta)

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta mengajak para pamong di tingkat Kelurahan untuk berperan aktif dan memperkuat komitmen dalam mendukung pelaksanaan Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah (SPHAD) dan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah (SPHPD) Tahun 2025, sebagai upaya mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jakarta.

Upaya ini direalisasikan melalui acara Sosialisasi Pelaksanaan SPHAD dan SPHPD Tahun 2025 Bagi Lurah dengan tema 'Urgensi Peran Pamong di Kelurahan dalam Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Jakarta' yang digelar Dinas PPAPP DKI Jakarta bertempat di Kantor UPT PPPA, Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Rangkaian Sosialisasi ini, dibuka secara langsung oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim. Askesra Ali menyampaikan SPHAD dan SPHPD merupakan upaya konkret pemerintah dalam mengukur skala, bentuk, dan dampak kekerasan yang dialami perempuan dan anak di tingkat daerah. 

“Tujuan survei ini tidak hanya untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi lapangan, tetapi juga untuk memperkuat strategi pencegahan dan perlindungan melalui kebijakan yang tepat sasaran,” tegas Askesra Ali.

Lebih lanjut, Ali menuturkan para pamong khususnya Lurah, memegang peran strategis sebagai pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat. Kepekaan, kepedulian, dan kecepatan respons dari seorang Lurah sangat menentukan keberhasilan penanganan kasus di tingkat akar rumput.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap para Lurah dapat memahami urgensi dan mekanisme pelaksanaan survei dengan baik. Sekaligus dapat terjalin kolaborasi erat dalam mendukung proses survei di lapangan dan kesadaran kolektif bahwa melindungi perempuan dan anak dari kekerasan bukan hanya tugas sektor sosial, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat,” pungkas Ali. 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Iin Mutmainnah mengungkapkan berdasarkan  hasil SPHAD pada 2024, menunjukan bahwa dalam satu tahun terakhir, satu dari tujuh anak dan remaja atau 13,56% pernah mengalami kekerasan baik fisik, emosional, dan/atau seksual). Sedangkan hasil SPHPD pada 2024, menunjukkan dalam satu tahun terakhir, sebanyak 3,78% perempuan di DKI Jakarta mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual. 

“Jika melihat fakta dan tingginya angka prevalensi kekerasan, maka peran pamong khususnya Lurah dan Camat sebagai pemimpin terdekat masyarakat, yang dapat menjadi garda depan perlindungan perempuan dan anak, menjadi sangat penting dan strategis dalam mendeteksi, mencegah, serta menangani kasus kekerasan di tingkat akar rumput,” tegas Kadis Iin.

Lebih lanjut, Kadis Iin menambahkan UPT PPPA Dinas PPAPP setiap tahunnya telah menangani sekitar 2.000 laporan kasus kekerasan. Namun, angka ini masih jauh di bawah angka kejadian sebenarnya yang terjadi di masyarakat.

Penyelenggaraan sosialisasi ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pamong terkait teknis pelaksanaan SPHAD dan SPHPD Tahun 2025. Adapun pelaksanaan SPHAD pada 2025 ini, akan berlangsung pada 18 Juni sampai 18 Juli 2025, dengan target sasaran 3.000 anak berusia 13–24 tahun dari seluruh wilayah DKI Jakarta. Sedangkan pelaksanaan SPHPD 2025 akan berlangsung pada bulan Agustus sampai September 2025, dengan target 3.000 perempuan berusia 15–64 tahun dari seluruh wilayah DKI Jakarta. 

Pada acara ini, Kadis Iin turut memaparkan materi dalam sesi Talkshow bersama empat narasumber lainnya yakni Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Fadhilannisa Apridini; Kepala BPS DKI Jakarta, Nurul Hasanudin; Perwakilan Bareskrim Mabes Polri, AKBP Endang Sri Lestari; dan Tenaga Ahli Psikolog Klinis UPT PPPA Dinas PPAPP, Norida.

Selain itu, dalam acara ini turut dilaksanakan prosesi simbolik penempelan stiker “Stop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak” di mobil dinas seluruh Kelurahan, Kecamatan, dan Wali Kota Se-DKI Jakarta sebagai wujud komitmen bersama dalam mengampanyekan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Rangkaian acara ini diikuti sebanyak 360 peserta, yang terdiri dari Bupati, Para Wali Kota, Camat, dan Lurah se-DKI Jakarta. (H-1)