2 weeks ago
20
Pemerintahan Donald Trump melanjutkan rencana PHK besar-besaran di berbagai lembaga federal sebagai bagian dari upaya merampingkan birokrasi.(Media Sosial X)
PEMERINTAHAN Trump melanjutkan rencana untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di berbagai lembaga pemerintah pada Rabu, sebagai bagian dari langkah terbaru untuk mengurangi ukuran tenaga kerja federal.
Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) serta Kantor Manajemen Personalia (OPM) mengeluarkan memo kepada para pemimpin lembaga pemerintah dengan panduan tentang cara melaksanakan pengurangan tenaga kerja, yang dikenal sebagai Reduction in Force (RIF), serta rencana reorganisasi. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang berjudul "Implementing The President’s ‘Department of Government Efficiency’ Workforce Optimization Initiative."
Memo ini dikeluarkan di tengah upaya pemerintahan Trump untuk merombak operasi federal dan memangkas jumlah pegawai. Dalam waktu kurang dari enam minggu, pemerintahan ini telah memberhentikan puluhan ribu pekerja masa percobaan, menempatkan pegawai lain dalam cuti administratif, menawarkan paket pengunduran diri yang ditangguhkan, serta memerintahkan pegawai untuk kembali bekerja penuh waktu di kantor.
Langkah-langkah tersebut, ditambah dengan permintaan mendadak pada akhir pekan agar pegawai melaporkan aktivitas mereka selama seminggu terakhir, telah meningkatkan kecemasan di kalangan pekerja federal, yang sebelumnya merasa memiliki keamanan kerja. Pemerintah federal belum melakukan pengurangan tenaga kerja secara luas sejak pemerintahan Clinton pada 1990-an.
Menurut memo yang dikeluarkan pada Rabu, prinsip-prinsip yang harus diikuti lembaga-lembaga meliputi pengurangan signifikan jumlah pegawai federal dengan menghilangkan posisi yang tidak diperlukan, mengurangi kepemilikan properti dan anggaran federal, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan produktivitas.
Tahap pertama mencakup penyusunan daftar divisi lembaga dan pegawai yang menjalankan fungsi yang tidak diwajibkan hukum atau regulasi, serta pegawai yang tidak dianggap esensial selama penutupan pemerintahan. Rencana ini juga harus mencakup daftar semua pekerjaan yang dikategorikan sebagai esensial, divisi lembaga yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat, serta undang-undang yang mendasari keberadaan lembaga tersebut. Selain itu, lembaga harus menguraikan alat yang akan digunakan untuk mengurangi jumlah staf mereka.
Lembaga juga diminta memberikan usulan cara melibatkan Kongres untuk mendapatkan persetujuan dalam upaya restrukturisasi besar dan pengalihan dana antar akun. Batas waktu pengajuan rencana ini, termasuk jadwal implementasinya, adalah paling lambat 13 Maret.
Tahap kedua, OMB dan OPM meminta lembaga menyusun gambaran tentang "visi positif untuk operasi lembaga yang lebih produktif dan efisien di masa depan." Rencana ini harus diserahkan paling lambat 14 April dan diimplementasikan selambat-lambatnya 30 September.
Informasi yang diminta dalam tahap ini mencakup bagan organisasi yang diusulkan, konfirmasi bahwa lembaga telah meninjau semua deskripsi pekerjaan pegawai, laporan kinerja terbaru, lama masa kerja, serta status sebagai veteran. OMB dan OPM juga ingin mengetahui rencana relokasi kantor dari wilayah metropolitan Washington, D.C., serta strategi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi melalui teknologi.
Rencana lembaga juga harus mencakup ketentuan dalam perjanjian perundingan bersama serikat pekerja yang dapat menghambat penghematan biaya dan efisiensi, serta usulan untuk menegosiasikan kembali ketentuan tersebut. Selain itu, lembaga harus memberikan justifikasi untuk pengecualian program dan divisi dari pengurangan tenaga kerja, serta mengidentifikasi area yang berpotensi mengalami PHK besar-besaran di masa depan.
Sesuai dengan perintah eksekutif, memo ini juga menyatakan perekrutan di masa depan harus dibatasi pada satu posisi baru untuk setiap empat pegawai yang meninggalkan pekerjaan mereka.
Beberapa posisi yang dikecualikan dari restrukturisasi ini mencakup penegak hukum, keamanan perbatasan, keamanan nasional, keselamatan publik, dan penegakan imigrasi, serta personel militer dan petugas berseragam federal, termasuk Penjaga Pantai AS. Selain itu, Layanan Pos AS dan kantor eksekutif Presiden tidak termasuk dalam kebijakan ini.
Selain itu, panduan ini menyatakan bahwa lembaga atau divisi yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat, seperti Jaminan Sosial, Medicare, dan layanan kesehatan veteran, tidak boleh melakukan pengurangan tenaga kerja sampai OMB dan OPM memastikan bahwa rencana tersebut akan memberikan dampak positif terhadap layanan yang diberikan. (CNN/Z-2)
