
PEMERINTAH berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan sebagai bagian dari upaya mendukung program tiga juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, penerbitan SBN perumahan itu akan dialokasikan khusus untuk pembiayaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) ini dengan penerbitan SBN perumahan yang nanti akan dialokasikan, terutama di dalam pembiayaan MBR ini," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (20/2) malam.
Ia mengatakan mekanisme itu merupakan modifikasi dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan ditingkatkan skalanya.
Selain itu, Kemenkeu juga bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat pembiayaan sektor perumahan melalui fasilitas kredit berbasis Giro Wajib Minimum (GWM) hingga Rp80 triliun.
"Jadi dengan ini, kita berharap akan meningkatkan lebih banyak lagi kemampuan untuk dari sisi demand masyarakat yang mau membeli rumah dengan fasilitas atau yang komersial," jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan SBN dapat menjadi instrumen pembiayaan dalam mendukung program pembangunan tiga juta rumah per tahun.
Ia menjelaskan pembelian SBN dari pasar sekunder, selain digunakan untuk pembayaran utang jatuh tempo pemerintah dari burden sharing Rp100 triliun yang jatuh tempo pada tahun ini melalui mekanisme debt switching, juga bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
"Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching yang jatuh tempo akibat covid-19, tetapi juga untuk pendanaan program perumahan," ungkapnya.
Perry menuturkan, pembiayaan melalui SBN menguatkan komitmen pemerintah dalam mendanai program tiga juta rumah di tahun ini. Sebelumnya, BI telah berkomitmen menambah kucuran insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk menyukseskan program prioritas pemerintah tersebut. (Ins/Ant/E-1)