20 hours ago
5
Presiden Donald Trump mengumumkan penerapan tarif timbal balik terhadap puluhan negara.(Media Sosial X)
PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI merespons kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait tarif impor timbal balik atau reciprocal tarrifs terhadap Indonesia senilai 32%
"Pada tanggal 2 April 2025, Presiden Amerika Serikat (AS) secara resmi telah mengenakan tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32% dari basis tarif sebesar 10% yang diterapkan AS kepada semua negara dan tarif yang dikenakan AS saat ini. Tarif resiprokal AS ini akan berlaku mulai tanggal 9 April 2025," demikian tulis pernyataan resmi Kemlu RI, Kamis (3/4).
Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
"Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia," tambah pernyataan tersebut.
Kemlu RI mencatat pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS. Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut.
Pemerintah Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global pasca pengumuman tarif resiprokal AS.
Menurut pernyataan Kemlu RI, bersama Bank Indonesia, Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Sejak awal tahun ini, Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS.
"Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS," lanjut pernyataan tersebut.
Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS.
Sebagai bagian dari negosiasi, Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan Deregulasi yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Barrier.
Hal ini juga sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Langkah kebijakan strategis lainnya akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas.
Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS.
Langkah Antisipasi Sejumlah Negara
Sebelumya, sejumlah negara merespons kebijakan tarif resiprokal AS yang dianggap merupakan pukulan telak bagi ekonomi dunia. Beberapa negara melakukan langkah antisipasi untuk mengurangi dampak kebijakan tersebut.
Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni dari Italia, mengatakan keputusan itu keliru tetapi ia akan berupaya mencapai kesepakatan dengan AS untuk mencegah perang dagang.
Perdana Menteri Pedro Sánchez mengatakan Spanyol akan terus berkomitmen pada dunia yang terbuka, sementara di Irlandia, Taoiseach Micheál Martin mengatakan keputusan Trump sangat disesalkan dan tidak menguntungkan siapa pun.
Di Prancis, Presiden Emmanuel Macron akan bertemu dengan perwakilan dari sektor bisnis yang terkena dampak pajak baru di Istana Élysée pada hari Kamis (3/4), demikian menurut keterangan kepresidenan Prancis.
Jepang menyesalkam pengenaan tarif sebesar 24% untuk negara tersebut dan menganggap kebijakan itu dapat melanggar Organisasi Perdagangan Dunia dan perjanjian AS-Jepang, sementara Thailand mengatakan akan menegosiasikan tarif sebesar 36 persen.
"Thailand siap menghadapi dampak tarif timbal balik sebesar 36% yang diberlakukan pemerintahan Trump," kata Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra, seraya menambahkan negara Asia Tenggara itu tengah berupaya melakukan pembicaraan dengan AS untuk menurunkan pungutan tersebut. (BBC/P-4)
