15 hours ago
3
Warga menyeberangi sungai menggunakan perahu eretan dengan latar belakang pemukiman kumuh bantaran Kali Ciliwung di kawasan Manggarai, Jakarta, Selasa (6/8/2024).(MI/USMAN ISKANDAR)
MENJELANG peringatan Hari Kebangkitan Nasional, semangat untuk memperkuat rasa kebangsaan kembali menjadi sorotan. Salah satu upaya strategis yang kerap digaungkan adalah moderasi beragama, sebuah pendekatan untuk menciptakan harmoni di tengah keberagaman keyakinan. Namun, kenyataannya, gesekan antarumat beragama masih kerap terjadi dan mencederai semangat tersebut.
Menurut sosiolog Nia Elvina, upaya moderasi beragama tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ketika kesejahteraan rakyat membaik, kesadaran literasi dan akses terhadap pendidikan meningkat, sehingga peluang tumbuhnya paham radikal dan kekerasan atas nama agama pun dapat ditekan.
“Masyarakat semakin bisa melek huruf, sehingga juga bisa mengakses pendidikan atau informasi dengan baik. Isu-isu terorisme atau ajakan untuk melakukan tindak kekerasan atas nama agama dan sebagainya akan ditolak oleh masyarakat,” kata Nia saat dihubungi, Senin (5/5).
Nia menekankan bahwa fondasi dari moderasi beragama yang kokoh tak hanya bertumpu pada edukasi atau pendekatan budaya semata, tetapi juga sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Ketika rakyat berada dalam situasi ekonomi yang stabil, mereka cenderung lebih terbuka terhadap perbedaan dan tidak mudah terpengaruh oleh ajakan ekstremisme.
Dalam konteks kebangkitan nasional, Nia melihat bahwa yang paling mendesak adalah kebangkitan ekonomi rakyat. Menurutnya, pembangunan nasionalisme tidak bisa dilepaskan dari pembangunan ekonomi yang merata.
“Karena kasus-kasus intoleransi dalam beragama atau kasus lainnya, misalnya muncul terorisme, kalau dikaji secara mendalam, akar permasalahannya adalah persoalan ekonomi,” imbuh Nia.
Ia pun mengingatkan bahwa selama sebagian besar masyarakat Indonesia masih berada dalam kategori ekonomi menengah ke bawah, maka penerapan kebijakan moderasi beragama akan menghadapi tantangan besar.
“Jika kondisi ekonomi masyarakat kita sebagian besar masih dalam masuk kategori masyarakat menengah ke bawah, maka kebijakan moderasi agama pun akan terkendala,” pungkas dia.(H-2)
