3 weeks ago
17
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon(MI/Susanto)
WAKIL Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon merespons soal adanya instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah yang diusung PDIP menunda kegiatan retret di Magelang, Jawa Tengah. Dia menekankan penting untuk menilai sosok negarawan atau politisi dari para kepala daerah dari PDIP seusai terbitnya instruksi tersebut.
"Saya kira itu pilihan, mau jadi negarawan atau mau jadi politisi, gitu saja," ujardi kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (21/2).
Fadli mengatakan retret bukan program kepartaian. Para kepala daerah mengikuti program tersebut karena sudah dipilih oleh rakyat.
Loyalitas para kepala daerah kepada negara sejatinya harus tinggi. Karena sudah lepas dari kepartaian meski dari unsur kader partai.
"Meskipun, para gubernur, bupati, atau wakil bupati atau wali kota atau wakil wali kota itu berasal dari partai politik manapun, tapi kalau terkait dengan negara loyalitasnya harus kepada loyalitas negara itu yang saya kira. Jadi loyalitas kepada partai itu berakhir ketika loyalitas kepada negara itu dimulai. Nah itu, kita akan lihat mana yang negarawan, mana yang politisi," jelas Fadli.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," tulis surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada Kamis (20/2).
Megawati menginstruksikan seluruh kadernya yang baru saja dilantik menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda keikutsertaan dalam kegiatan retreat di Magelang, Jawa Tengah.
Instruksi tersebut tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/2025. Dalam instruksi itu, Megawati juga meminta para kader yang telanjur dalam perjalanan ke Magelang untuk berhenti dan putar balik serta menunggu arahan lebih lanjut dari dirinya. "Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call."
Instruksi Megawati diduga terkait dengan penahanan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (P-4)
