3 weeks ago
19
Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Kalimantan Tengah.(MI/Surya Sriyanti)
RATUSAN mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Palangka Raya menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak kebijakan efisiensi anggaran khususnya di sektor pendidikan. Para mahasiswa tersebut menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Kalimantan Tengah.
Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Jenuh Kalteng itu menyampaikan sembilan tuntutan utama kepada pemerintah.
Koordinator lapangan aksi, Fernando menegaskan, bahwa kebijakan pemerintah saat ini dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakbuming Raka, banyak hal yang tidak berpihak kepada masyarakat.
“Oleh karena itu, kami menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan yang dapat mengancam generasi muda dalam memperoleh hak pendidikan yang layak," ujarnya usai aksi.
Adapun tuntutan mahasiswa yakni menolak efisiensi anggaran pendidikan dan meminta pemerintah menjamin alokasi minimal 20% dari APBN sesuai amanat UUD 1945.
“Menuntut pemberian tunjangan kinerja bagi dosen ASN serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Menghapuskan keterlibatan TNI/Polri dalam sektor sipil. Dan mendesak pengesahan RUU atau Perppu Perampasan Aset,” lanjut Fernando.
Kemudian, mahasiswa menolak RUU KUHP dan UU Kejaksaan guna mencegah tumpang tindih hukum. Evaluasi terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan peraturan turunannya.
“Meninjau ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mempertimbangkan efektivitas dan transparansi. Mendesak pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat. Menolak jumlah kabinet yang dinilai boros dan tidak efisien,” tegasnya.
Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong, menyampaikan apresiasi atas partisipasi mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi mereka.
"Kami berterima kasih atas kedatangan dan upaya teman-teman mahasiswa. Ini adalah bentuk nyata perhatian kalian terhadap bangsa. Aspirasi yang kalian sampaikan, baik secara lisan maupun tertulis, akan kami teruskan ke pemerintah provinsi dan pusat," kata Arton.
Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran merupakan kebijakan yang perlu dikaji secara menyeluruh. “Wajar jika ada efisiensi, tetapi bukan berarti semua sektor terkena dampak pemotongan. Kita harus melihat secara keseluruhan, bukan hanya satu poin saja," tutupnya. (E-2)
