5 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menyoroti sejumlah catatan strategis terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027, Kamis (27/8). Catatan tersebut mencakup penyesuaian indikator makro, validasi data kemiskinan, hingga target pendapatan negara.
Ia menilai, setiap program belanja negara yang direncanakan harus memiliki kejelasan tujuan serta dampak yang terukur. Langkah ini dinilai penting agar belanja negara berkorelasi langsung terhadap pertumbuhan, pemerataan, dan keadilan ekonomi.
"Minggu lalu kita telah menyepakati sejumlah hal penting, hasil evaluasi kita bersama atas pelaksanaan APBN 2025. Intinya, ke depan APBN harus memuat; setiap program ada kejelasan tujuan, setiap program harus bisa diukur dampaknya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (27/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Said melanjutkan, Banggar DPR mencermati adanya kesesuaian indikator antara KEM PPKF dan Nota Keuangan RAPBN 2027. Namun, beberapa indikator dinilai perlu dipertimbangkan ulang karena angka terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) sudah mendekati target pemerintah.
Pemerintah mengajukan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada Nota Keuangan RAPBN 2027. Selain itu, target rasio gini diusulkan pada rentang 0,362 hingga 0,367, sementara angka rasio gini saat ini berada di posisi 0,368.
Untuk tingkat pengangguran, Nota Keuangan mengajukan target 4,30 persen hingga 4,87 persen, di saat data BPS berada di angka 4,68 persen. Sementara itu, proporsi tenaga kerja formal diusulkan 40,8 persen, padahal realisasi sebelumnya sempat menyentuh 40,83 persen.
Mengenai asumsi kurs rupiah terhadap dolar AS, DPR menilai angka titik tengah Rp17.500 cukup realistis. Meski demikian, Said menekankan pentingnya kejernihan narasi dan orkestrasi kebijakan moneter dalam menghadapi ketidakpastian global.
"Lalu orkestrasi kebijakan moneter kita apa? Apakah kita akan lebih fokus memperkuat ekspansi ekspor komoditas, ataukah lebih prioritas untuk menurunkan inflasi sektor pangan dan energi yang banyak ditopang impor," imbuh dia.
Said menekankan bahwa setiap program APBN wajib menggunakan data yang akurat agar intervensi anggaran tepat sasaran. Ia meminta BPS segera memvalidasi data untuk mencegah kesalahan penetapan kelompok desil masyarakat.
Validasi data dinilai sangat krusial agar tidak ada warga miskin yang kehilangan hak keadilan ekonomi. Terlebih lagi, Data Terpadu Sektor Energi Nasional (DTSEN) menjadi rujukan utama berbagai kebijakan pemerintah.
Belanja negara pada RAPBN 2027 direncanakan menembus angka Rp4.097,2 triliun. Angka belanja yang melebihi Rp4.000 triliun ini menjadi yang pertama dalam sejarah APBN Indonesia.
Kenaikan belanja tersebut menuntut peningkatan pendapatan negara dari sektor perpajakan dan PNBP secara konsisten. DPR meminta pemerintah bersikap hati-hati dalam merancang kebijakan pemajakan baru agar tidak membebani masyarakat.
"Kami melihat ada target kenaikan PPh dan PPN. Kami berharap target kenaikan bersifat alamiah, disebabkan pertumbuhan ekonomi, bukan dari pemajakan baru yang berpotensi membebani rakyat," tegas Said.
Target penerimaan PPh diusulkan naik Rp64,8 triliun, sedangkan PPN ditargetkan meningkat Rp132,8 triliun. Sebaliknya, target PNBP pada RAPBN 2027 mengalami penurunan menjadi Rp517,4 triliun dari perkiraan realisasi 2026 sebesar Rp575 triliun.
Banggar DPR meminta target PNBP 2027 diperhitungkan kembali melalui perbaikan tata kelola sumber daya alam. Langkah ini dinilai tetap memungkinkan target PNBP bertahan tinggi meski harga komoditas berpotensi melandai.
Selain penerimaan, Said mengingatkan pemerintah mengenai peta jalan pengelolaan fiskal bertahap menuju APBN berimbang. Disiplin fiskal diperlukan untuk membangun kepercayaan pelaku pasar dan memperbaiki rasio beban utang.
Potensi defisit APBN 2026 diperkirakan mencapai 2,85 persen, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 2,81 persen. DPR berharap pemerintah dapat mengendalikan dan menjaga defisit fiskal 2027 pada level 2,4 persen.
"Kami berharap pemerintah disiplin menjaga defisit fiskal 2027 dilevel 2,4%. Sebab langkah ini sebagai jalan bertahap menuju APBN berimbang. Debt service ratio kita sudah sedemikian besar," pungkas Said.
Upaya penekanan defisit tersebut dipandang sebagai langkah penting untuk memperbaiki kekuatiran atas debt service ratio Indonesia. Langkah ini diharapkan mampu membawa arah fiskal nasional kembali pada kondisi yang sehat dan berkelanjutan.
(rir)
