4 hours ago
5
Menko PM, Muhaimin Iskandar dan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran, Leontinus Alpha Edison, berfoto bersama dengan perwakilan berbagai sektor dan media dalam acara Uji Publik Program Perintis Berdaya, Ka(DOK UJI PUBLIK PROGRAM PERINTIS BERDAYA)
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menyelenggarakan Uji Publik Program 'Berdaya Bersama – Standarisasi Pendampingan dan Pelatihan Usaha Masyarakat'. Kegiatan yang berlangsung Kamis (24/4) ini merupakan bagian dari Program Perintis Berdaya, sebuah inisiatif strategis yang dirancang untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui lima pilar utama.
Salah satu pilar utamanya, 'Berdaya Bersama', difokuskan untuk merancang model pendampingan terstandar dan relevan dengan kondisi usaha masyarakat di berbagai daerah.
Menko PM, Muhaimin Iskandar mengatakan ini merupakan bagian dari Program Perintis Berdaya, sebuah inisiatif strategis yang dirancang untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui lima pilar utama. Salah satu pilar utamanya, 'Berdaya Bersama', difokuskan untuk merancang model pendampingan yang terstandar dan relevan dengan kondisi usaha masyarakat di berbagai daerah.
Menko PM Muhaimin melanjutkan bahwa UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian bangsi dan menyumbang ekspor dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. ''Karena itu, kita harus membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan mereka secara berkelanjutan melalui kolaborasi, pendampingan yang terstandar, perluasan akses keuangan, serta pelatihan berkualitas,” tambah Menko Muhaimin dalam rilis yang diterima Media Indonesia, Jumat (25/4).
Model pendampingan dalam 'Berdaya Bersama' dirancang dengan prinsip inkubasi dan berjenjang, melalui pelatihan dua tingkat (basic–advance) yang bersifat praktis, adaptif, dan kolaboratif. Materi pelatihan mencakup 12 modul inti. Antara lain kepemimpinan usaha, adopsi teknologi, akses pembiayaan, hingga keberlanjutan, manajemen krisis, dan ekspor.
Forum ini dihadiri oleh lebih dari 90 peserta dari berbagai sektor, termasuk pelaku industri kreatif, koperasi, UMKM, perbankan, startup teknologi, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan media. Hadir di antaranya perwakilan dari Indonesian Fashion Chamber, APINDO, Danone Indonesia, GoTo Group, Bank Saqu (Astra Financial), BRI, dan PNM.
Kehadiran lintas sektor ini menjadi refleksi semangat kolaborasi multipihak dalam membangun sistem pemberdayaan yang inklusif dan relevan.
PENGALAMAN LANGSUNG
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran, Leontinus Alpha Edison menyampaikan bahwa program ini disusun berdasarkan pengalaman langsung dari para pelaku di lapangan.
“Semua modul dan pendekatan yang disusun dalam Berdaya Bersama lahir dari praktik nyata. Kami belajar langsung dari mereka yang mendampingi, baik dari pelaku usaha kecil maupun dari komunitas lokal,” ujar Leontinus.
Forum ini juga menegaskan pentingnya mengintegrasikan pelaku usaha informal, perempuan, penyandang disabilitas, dan pekerja migran ke dalam kebijakan pemberdayaan nasional. Pendampingan tidak boleh berhenti di pelatihan, tetapi harus berlanjut melalui pemantauan, jejaring usaha, dan dukungan berlapis.
Program ini selaras dengan arah kebijakan nasional seperti Asta Cita No. 3, RPJMN 2025–2029, dan Perpres 146/2024 yang menugaskan Kemenko PM sebagai koordinator lintas sektor. “Kami sangat mengapresiasi antusiasme dan kontribusi seluruh peserta dalam uji publik ini. Semua masukan akan menjadi fondasi penyempurnaan program 'Perintis Berdaya' sebelum diimplementasikan secara nasional. Berdaya Bersama adalah langkah awal untuk membangun ekosistem pemberdayaan rakyat yang lebih solid dan berdampak nyata,” tutup Leontinus.
Dalam uji publik ini, sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang menyuarakan pentingnya kolaborasi, pembangunan ekosistem, serta penyusunan kebijakan yang partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil di lapangan.
“Uji publik ini merupakan mekanisme yang sangat baik untuk menghadirkan transparansi dalam kebijakan yang akan dijalankan ke depan. Ini bukan hanya ajang sosialisasi, tapi juga ruang untuk mendengarkan berbagai inisiatif yang telah tumbuh di masyarakat dan mengintegrasikannya ke dalam kebijakan,” ujar akademisi dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjajaran, Dwi Purnomo.
Lebih jauh, Founder The Local Enablers itu juga menekankan pentingnya memperbaiki mekanisme penyampaian aspirasi publik agar lebih paralel dan inklusif, sehingga berbagai gagasan dapat dirumuskan dan diwujudkan secara bersama.
Di sisi lain, Nita Kartikasari, CEO sekaligus Founder KAYA.ID, menyoroti pentingnya agar masukan dari para praktisi tidak berhenti sebagai bentuk validasi, melainkan benar-benar diwujudkan menjadi kebijakan konkret yang membantu UMKM khususnya segmen menengah untuk tumbuh, naik kelas, dan bersaing di tingkat nasional maupun global. Harapannya, Kemenko PM mampu mengorkestrasi sinergi lintas instansi dan sektor dalam merumuskan kebijakan berbasis masukan nyata dari lapangan. (H-1)
