6 hours ago
4
Ilustrasi(Dok Apkasi)
ASOSIASI Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggelar talkshow bertajuk Refleksi 25 Tahun Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pasca Reformasi untuk memperingati Hari Otonomi Daerah XXIX.
Kegiatan yang digelar hybrid dari Kantor Apkasi Jakarta, Jumat (25/4) ini menghadirkan Prof Ryaas Rasyid (Penasihat Khusus Apkasi), Pjs Ketua Umum Apkasi Mochamad Nur Arifin (Bupati Trenggalek), Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman, dan Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang.
Prof Ryaas Rasyid, salah satu penggagas utama kebijakan otonomi daerah pasca-Reformasi, menyatakan semangat awal otonomi daerah dalam hal implementasinya masih jauh dari harapan.
Ia mencontohkan penarikan kewenangan tambang Galian C ke pusat, dari sebelumnya didelegasikan hingga tingkat camat. Kondisi itu membuat bupati dan walikota kembali ke pola lama, tak memiliki sumber keuangan dan kewenangan memadai. Dampaknya, bupati/walikota kembali minta-minta ke pusat, karena tidak ada sumber keuangan dan kewenangan yang cukup.
Ia memberikan catatan masih banyak pekerjaan rumah terkait pelaksanaan otonomi daerah. Ia melihat masih ada ketidakikhlasan pusat memberikan otonomi daerah, berupa wewenang dan fiskal.
"Di sinilah pentingnya Apkasi, karena bisa menjadi corong menyampaikan sesuatu yang dipikirkan oleh daerah agar diperhatikan pemerintah pusat. Jangan sampai kita memperingati hari otonomi daerah, tapi tidak tahu maknanya apa. Perlu keberanian menyampaikan apa yang dibutuhkan daerah dan ingat pemerintah ini milik bersama bukan milik pusat saja. Daerah adalah mitra strategis pemerintah pusat," imbuhnya.
Ryaas juga sangat menentang jika ada anggapan otonomi itu menghambat nasionalisme. Menurutnya, nasionalisme makin kuat jika rakyat makmur, dan untuk mencapai kemakmuran, strateginya melalui otonomi.
Direktur Eksekutif KPPOD Herman N Suparman mengingatkan otonomi daerah adalah ultimate goal reformasi. Namun, ia menilai arahnya bergeser. "Kita bisa lihat UU No 23/2014 justru mengosongkan kewenangan daerah lewat berbagai UU sektoral," ujarnya.
Herman juga menyoroti Inpres No 1/2025 tentang efisiensi yang dinilai menggerus otonomi. "Transfer ke daerah diatur APBN, tetapi tiba-tiba dikalahkan Inpres. Daerah jadi tak punya ruang gerak," kritiknya.
Pjs Ketua Umum Apkasi Mochamad Nur Arifin menyampaikan Hari Otonomi Daerah masih relevan dan amat penting diperingati. Menurutnya, otonomi harus dipahami lebih dari sekadar desentralisasi.
"Karena kalau hanya tataran desentralisasi, maka sejak 1903 Pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan Decentralisatie Wet. Jadi kalau hanya desentralisasi atau memberikan kwewenangan kepada daerah, itu Belanda sudah memikirkan," ujar Cak Ipin, sapaan Bupati Trenggalek ini.
Cak Ipin menambahkan perihal otonomi daerah ini pernah dibahas di era persiapan kemerdekaan yakni Soekarno-Hatta yang mendiskusikan arah negara Indonesia ke depan, jadi negara kesatuan atau negara federal. Semangat otonomi, juga digaungkan Presiden Soekarno pada 1960, bahwa di salah satu Pepres menyatakan kuasa tunggal di daerah adalah kepala daerah dan itu ditindaklanjuti dengan hilangnya jabatan wedana dan residen karena dikembalikan kepada kepala daerah, salah satunya bupati.
Dalam konteks kini, Cak Ipin mengajak untuk membuka cakrawala pandang lebih luas dalam membaca tafsir paling benar terhadap republik ini. "Misal, di pasal 1 UUD jelas menyatakan kedaulatan itu ada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-undang, artinya negara kita berdasar konstitusi dan demokrasi berjalan berdampingan. Bicara soal otonomi tidak hanya bicara masalah kabupaten/kota saja, tapi terkait atas rekognisi desa yang jadi bagian penting di dalam otonomi, karena justru desa yang paling dekat rakyat," imbuhnya.
Cak Ipin memberikan referensi buku The New China Playbook karya Keyu Jin. Buku ini membedah kemajuan ekonomi Tiongkok yang salah satu kunci adalah kebijakan Mayor Base Economy (ekonomi digerakkan bupati). Ini jadi motivasi bupati membuat daerah berdaya saing kuat secara ekonomi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang menegaskan komitmen Apkasi untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan daerah. "Kami akan terus memperkuat peran sebagai jembatan komunikasi pemerintah pusat dan daerah," tegasnya.
Apkasi, kata dia, juga akan menggelar Munas VI dan Puncak Peringatan HUT Perak Apkasi 2025, di Minahasa Utara, 29-31 Mei 2025. (H-2)
