2 weeks ago
14
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto(MI/Susanto)
POLITIKUS Partai Gerindra yang juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait merespons desakan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menuntut Komisi Pemberantasan Korupso (KPK) memeriksa keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
Maruarar menyebut Indonesia negara hukum sehingga seluruh aparat penegak hukum seperti Polri, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengerti tugas masing-masing dalam mengusut dugaan tindak pidana, termasuk korupsi.
"Silakan saja. Saya rasa negara ini adalah negara hukum. Panglimanya adalah hukum. Saya pikir teman-teman di kepolisian, di kejaksaan, di KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing," ujar pria yang disapa Ara itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2).
Maruarar, dalam kesempatan yang sama, juga menekankan tidak boleh ada intervensi terhadap seluruh proses hukum yang berjalan. Dia menekankan sudah ada lembaga yang memiliki tugas masing-masing baik di pemerintahan, legislatif, serta penegak hukum.
"Kita sudah membagi hak kewajiban, check and balance dengan baik. Jadi, jangan ada intervensi. Dari mana pun, ke mana masing-masing, punya kewenangan masing-masing," ujar Maruarar.
Seperti diberitakan KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kamis (20/2) malam, atas perannya dalam dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan Harun Masiku yang saat ini buron. Hasto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 24 Desember 2024. (Ant/H-4)
