Di Tengah Efisiensi Anggaran, Pelantikan 961 Kepala Daerah sebagai Momen Bersejarah Dinilai Hanya Retorika 

Kepala daerah terpilih berjalan berbaris dari Monas menuju Istana Negara untuk mengikuti upacara pelantikan(MI/Usman Iskandar)

GURU besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Purwo Santoso berpendapat pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 serentak di Istana Merdeka tadi pagi hanya retorika semata. 

Pasalnya, para kepala daerah itu berpotensi tak dapat bekerja secara optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak mengisyaratkan pemerintah pusat memiliki kerangka kerja dalam memfasilitasi pemerintah daerah bekerja dengan baik.

"Wacana efisiensi lebih menghantui daerah dalam berkinerja dengan kepala-kepala daerah barunya," ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis (20/2) malam.

Padahal, sambung Purwo, kepala daerah yang baru dilantik itu seyogianya memimpin penyelenggaraan otonomi daerah dan ruang berotonomi. Namun, kewenangan itu dinilai bakal semakin sempit. Ia mengatakan, ketidaksamaan pemerintah pusat memfasilitasi daerah berotonomi berpotensi pada kerja-kerja yang biasa saja.

"Ini menjadikan daerah bekerja secara biasa saja, kecuali yang betul-betul memiliki kepemimpinan yang kuat," terangnya.

"Daerah bisa berkinerja OK kalau ekosistem dan instrumen-instrumen kebijakannya juga OK. Padahal daerah tidak siap untuk digenjot dengan pemimpin barunya," kata Purwo.

Publik khawatir

Dihubungi terpisah, peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan, publik khawatir pelantikan kepala daerah serentak tadi bagi hanya terjebak pada aspek seremonial saja, tidak menyentuh substansi. 

Oleh karenanya, setelah pelantikan dan retreat yang diagendakan digelar di Magelang, Jawa Tengah, para kepala daerah harus langsung kerja. Lili meminta para kepala daerah tidak lagi menggelar acara seremonial seperti syukuran di daerah masing-masing.

Menurutnya, masyarakat sudah menaruh harapan besar pada kepala daerah untuk meningkatkan kesejahteraan demi mencapai penghidupan yang layak. 

"Banyak PR yang harus segera dituntaskan terkait dengan kemiskinan, kesenjangan, pengangguran, kesehatan, harga-harga bahan pokok yang terjangkau, dan seterusnya," urai Lili. (Tri/M-3)