7 hours ago
4
Surabaya, CNN Indonesia --
Massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Rakyat Surabaya Menggugat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (15/6). Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat.
Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, massa yang sebagian besar berpakaian bebas itu membentangkan poster dan spanduk bernada protes. Mereka juga bergantian menyampaikan orasi.
"Negara ini punya penyakit kronis, impunitas, oligarki, korupsi hingga penculikan aktivis," kata salah satu orator melalui pengeras suara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Koordinator Lapangan Aksi Rakyat Surabaya Menggugat Muhammad Ichsan Aditya mengatakan, aksi ini membawa delapan tuntutan utama yang merupakan respons atas sejumlah kebijakan yang disahkan pemerintah dan DPR belakangan ini.
"Ini respons kami dari Aliansi Rakyat Surabaya Menggugat untuk membawa tuntutan delapan paling krusial yang hari ini menjadi respons dari kami ketika undang-undang Polri disahkan secara ugal-ugalan dan ketika UU TNI tahun 2025 menjadi karpet merah bagi praktik militerisme yang hari ini makin meluas dan masif," kata Adit.
Selain menyoroti pengesahan UU Polri dan UU TNI, massa aksi juga mengkritisi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Ichsan menilai program-program tersebut dijalankan tanpa perencanaan matang dan tanpa melalui kajian akademik yang memadai sehingga membebani anggaran negara.
"Program MBG yang kami ingat telah menginflasi APBN dalam hal pendidikan dan dalam aspek penting lainnya yang tentunya menginflasi hak-hak masyarakat," ujarnya.
Aksi ini juga merupakan respons atas kondisi ekonomi nasional yang menurut Ichsan kian mencemaskan. Ia menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mendekati angka Rp18 ribu, dengan potensi pelemahan lebih jauh menurut prediksi sejumlah ekonom.
Adit menambahkan, kondisi tersebut diperparah dengan tren kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Ia menilai potensi krisis bisa terjadi di berbagai sektor akibat semua faktor tersebut.
"Atas kondisi ini, kita melihat mulai ada kenaikan BBM dan lain sebagainya yang tentunya ke situasi ke depan kita tidak bisa membayangkan ketika kita telah kehabisan stok dan lainnya. Tentu krisis bisa terjadi di segala sektor mulai dari ekonomi atas dasar pemborosan APBN yang telah dilakukan oleh pemerintahan," ucapnya.
Di sisi lain, Ichsan juga menyoroti persoalan hak asasi manusia yang menurutnya masih jauh dari penyelesaian. Ia menyebut sejumlah kasus pelanggaran HAM berat hingga kini belum mendapatkan keadilan.
"Hari ini kita masih menyaksikan pelanggaran hak berat yang masih belum bisa diadili," katanya.
Aliansi Rakyat Surabaya Menggugat juga menyoroti dampak praktik militerisme terhadap masyarakat adat. Ichsan menyebut hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam mereka kian terancam oleh eksploitasi yang dilakukan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Isu yang kami bawa adalah melalui praktik militerisme itu, hak-hak masyarakat adat terhadap alam mereka, dan juga eksploitasi alam yang telah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo," ujarnya.
Adit menegaskan pihaknya mendesak DPR untuk mencabut sejumlah undang-undang yang dinilai disahkan secara terburu-buru. Ia juga menuntut pemerintah segera melakukan reformasi di tubuh Polri, khususnya terkait dugaan kriminalisasi terhadap aktivis.
"Kami mengharapkan adanya komitmen dari pemerintah atas apa yang terjadi pada situasi ekonomi hari ini. Kami menuntut DPR mencabut, dan pemerintah mengeluarkan aturan atas pengesahan undang-undang yang dilakukan secara ugal-ugalan, serta menuntut tindakan atas apa yang dilakukan kepolisian, mulai dari kriminalisasi terhadap aktivis hingga reformasi Polri yang kami harapkan," ujarnya.
Adit menjelaskan kegiatan hari ini merupakan aksi pembuka dari gerakan rakyat Surabaya yang akan berlanjut dengan aksi-aksi berikutnya dengan skala lebih besar.
"Ini bagian respons kami, respons rakyat Surabaya dalam gerakan rakyat Surabaya. Kami harapkan bisa ada aksi ke depannya yang lebih masif lagi. Hari ini mungkin sebagai pembuka untuk aksi-aksi ke depan yang lebih masif lagi," ujarnya.
Ia memastikan aksi yang digelar berjalan damai dan kondusif. Massa mengisi rangkaian aksi dengan orasi, pembacaan puisi, hingga pertunjukan teatrikal.
Aksi ini tak hanya diikuti oleh mahasiswa, akademisi, buruh atau elemen masyarakat sipil lainnya. Pedagang asongan, driver. ojek online hingga pedagang kaki lima.
"Orang yang miskin itu jangan dibeda-bedakan ya tolong. Kami juga ingin sejahtera dan ingin keadilan, jadi saya ikut berjualan gerobak kayak gini , saya buktikan saya bisa, tolong kalau pemerintah melihat saya, tolong BBM jangan naik, diturunkan saja, kami minta tolong dengan sangat, jangan kayak gini pak," kata Ike Wijayanti (40), seorang pedagang kopi keliling yang ikut berorasi.
Berikut 8 tuntutan Aksi Rakyat Surabaya Menggugat:
1. Cabut UU Polri 2026
2. Cabut UU TNI 2025
3. Kembalikan Militer ke Barak
4. Hentikan Program MBG
5. Hentikan Kopdes Merah Putih
6. Turunkan Harga BBM
7. Stabilkan Nilai Rupiah
8. Hentikan Eksploitasi Alam
(frd/isn)
Add
as a preferred source on Google
