
RATUSAN mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Solo Raya yang menyebut diri sebagai Aliansi Penggerak Indonesia, di halaman Gedung DPRD Solo, Rabu (19/2) menggelar aksi demo memprotes kebijakan pemotongan anggaran besar-besaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Mereka menuntut keterbukaan pemerintah, agar mampu menjelaskan pertimbangan efisiensi anggaran. Sebab pemangkasan anggaran dengan nilai total Rp306,69 triliun itu dinilai memberatkan dan tidak berpihak pada rakyat.
Ketidakhadiran unsur pimpinan legislator Kota Solo membuat kecewa dan membuat kesal para demonstran, meski sejumlah anggota DPRD ikut menerima aspirasi, dan bahkan ikut menandatangani petisi yang disuarakan.
Ratusan polisi yang mengawal aksi protes berhasil meredakan emosi para pengunjuk rasa, yang akhirnya bersedia tertib membubarkan diri, seusai aspirasi mereka diterima sejumlah anggota, saat menjelang petang.
Petisi yang dibawakan oleh mahasiswa Aliansi Penggerak Indonesia adalah, mendesak Pemerintahan Prabowo Subianto mencabut Inpres Nokor 1 Tahun 2025 yang berisi pemotongan sejumlah sektor, seperti pendidikan dan kesehatan.
Mereka juga menuntut evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis sevara menyeluruh, agar efektif, efisoen dan tepat sasaran. "Serta tidak.menjadi proyek politik tanpa dampak signifikan bagi perbaikan gizi rakyat," tegas koordinator aksi, Syaiful.
Lebih dari itu mereka jiga menolak RUU TNI, Polri dan Kejaksaan yang dianggap mengancam demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Selain itu mahasiswa juga mendesak Presiden Prabowo mengeluarkan Perpu perampasan aset, yang menjadi pijakan kuat pembrantasan korupsi. (E-2)