2 hours ago
4
Tangerang Selatan, CNN Indonesia --
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta membantah tudingan melakukan aksi premanisme di kasus sengketa dengan SD/TK Islam Pembangunan (TKIP) dan Pamulang, Tangerang Selatan.
UIN menyebut orang-orang yang hadir dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari tim keamanan internal. Kedatangan mereka diklaim bertujuan menjaga situasi tetap kondusif dan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM).
Wakil Rektor II UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Imam Subchi, mengatakan pihaknya sengaja mendatangi lokasi pada malam hari agar tidak mengganggu aktivitas sekolah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu salah sekali, tidak benar. Kami datang malam-malam karena ingin menghindari dan tidak mengganggu KBM," kata Imam dalam konferensi pers, Rabu (26/8/2026).
Menurut Imam, sebagian petugas juga mengenakan pakaian biasa. Hal itu, kata dia, dilakukan agar kehadiran mereka tidak menimbulkan kesan intimidasi terhadap lingkungan sekolah.
Imam memastikan kegiatan belajar mengajar di TKIP dan SDIP tetap berjalan normal.
"Mulai hari ini KBM normal. Hari ini tidak ada masalah," ujarnya.
Sebelumnya para orang tua dan wali murid (OTM) Sekolah Dasar Islam Plus (SDIP) dan Taman Kanak-Kanak Islam Plus (TKIP) di Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, meminta pihak-pihak yang sedang mempersengketakan lahan itu untuk menahan diri menunggu putusan hukum berkekuatan tetap atau inkrah.
Hal itu, tegas mereka, agar tak mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM) putra dan putri mereka di sana.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul konflik antara pihak yayasan dan UIN Syarif Hidayatullah atau UIN Jakarta mengenai kepemilikan lahan itu beberapa waktu terakhir. Perjalanan sengketa lahan yang berujung aksi-aksi di lapangan dinilai oara orang tua murid berdampak terhadap lingkungan sekolah.
Orang tua murid kemudian mendorong kedua pihak menyepakati sejumlah poin untuk memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan kondusif.
Salah satu wali murid SDIP, Dedi Setiawan, Senin (24/08), mengatakan orang tua murid tidak mempersoalkan siapa pihak yang nantinya secara sah berhak mengelola sekolah. Menurutnya, para orang tua akan menerima keputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.
"Kalau perspektif orang tua murid, kita minta kedua belah pihak yang berseteru, dalam hal ini yayasan, untuk dapat menahan diri sampai keputusan hukum yang sah didapatkan," kata Dedi.
"Kami orang tua murid akan menerima siapa pun pihak yayasannya," imbuhnya.
Sementara alumni mendesak pihak Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah atau UIN Jakarta tak menggunakan cara-cara intimidasi hingga dugaan premanisme dalam menghadapi kasus sengketa lahan dengan kompleks pendidikan TK Islam Pembangunan (TKIP) dan SD Islam Pembangunan (SDIP) Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), Banten.
Lewat pernyataan sikap yang mereka keluarkan, kelompok alumni kampus yang berada di bawah binaan Kemenag itu meminta UIN Jakarta menghentikan dugaan cara-cara premanisme dalam kasus tersebut.
Sebab, dugaan aksi premanisme dan intimidasi dinilai akan mengganggu proses belajar mengajar, terutama keamanan anak-anak.
"Kami menolak segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan premanisme dari pihak mana pun, dengan dalih apa pun," demikian dikutip dari sikap resmi tersebut, Senin (24/8).
(sur/tim/sur)
