1 week ago
11
Warga Gaza merayakan Ramadan.(Al Jazeera)
AMERIKA Serikat (AS) mengatakan rencana yang diajukan oleh negara-negara Arab untuk membangun kembali Jalur Gaza gagal mengatasi kenyataan bahwa daerah kantong itu tidak dapat dihuni dan penduduk tidak dapat hidup secara manusiawi di wilayah yang tertutup puing-puing dan persenjataan yang belum meledak.
Dalam pernyataan kepada The National, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Brian Hughes mengatakan Presiden AS Donald Trump mendukung rencana yang sebelumnya digulirkannya untuk mengusir warga Palestina dari Gaza untuk memberi jalan bagi pembangunan kembali dan menempatkan mereka di Yordania dan Mesir.
"Presiden Trump mendukung visinya untuk membangun kembali Gaza yang bebas dari Hamas," kata Hughes. "Kami menantikan pembicaraan lebih lanjut untuk membawa perdamaian dan kemakmuran ke wilayah tersebut," tambahnya yang tampaknya membiarkan pintu terbuka untuk diskusi dengan negara-negara Arab.
Para pemimpin Arab memberikan dukungan mereka pada Selasa (4/3) terhadap rencana Mesir untuk membangun kembali Gaza pada pertemuan puncak darurat di Kairo. Mereka menyerukan solusi jangka panjang untuk konflik Palestina-Israel. Rencana Arab tersebut menghindari pemukiman kembali warga Palestina dari Gaza.
Israel menolak
Tak lama setelah pertemuan Kairo berakhir, Kementerian Luar Negeri Israel menolak hasil tersebut. Negeri Zionis juga mengatakan bahwa rencana Arab gagal mengatasi kenyataan setelah serangan Hamas pada Oktober 2023.
"Serangan teroris brutal Hamas, yang mengakibatkan ribuan kematian warga Israel dan ratusan penculikan, tidak disebutkan, juga tidak ada kecaman terhadap entitas teroris pembunuh ini,” kata kementerian tersebut.
Israel mengatakan bahwa mereka mendukung rencana sebelumnya yang diajukan oleh Presiden Trump. Mereka menuduh negara-negara Arab menjauhi usulan Trump tanpa memberinya kesempatan.
Israel juga mengkritik ketergantungan para pemimpin Arab untuk pemerintahan pascaperang pada Otoritas Palestina dan UNRWA, badan PBB untuk pengungsi Palestina. Dikatakan bahwa keduanya menunjukkan korupsi dan dukungan terhadap terorisme.
Hamas menyambut
Hamas menyambut baik hasil pertemuan puncak Kairo dan menyerukan penyediaan alat untuk memastikan keberhasilan rencana tersebut. "Pertemuan tersebut merupakan langkah maju dalam dukungan Arab dan Islam untuk perjuangan Palestina," kata Hamas. Hamas mengusulkan pembentukan komite sementara untuk mengawasi upaya bantuan, rekonstruksi, dan tata kelola.
Kelompok militan tersebut mendesak para pemimpin Arab untuk memaksa Israel berkomitmen pada perjanjian gencatan senjata dengan Hamas. "Kami menghargai sikap Arab yang menolak upaya untuk menggusur rakyat kami," kata kelompok tersebut.
Mesir kecam Israel
Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty mengecam penolakan Israel terhadap rencana Kairo sebagai tidak dapat diterima. Ia menggambarkan posisi Israel sebagai keras kepala dan ekstremis.
"Tidak akan ada perdamaian baik bagi Israel maupun kawasan tanpa mendirikan negara Palestina yang merdeka sesuai dengan resolusi PBB," katanya. "Israel melanggar semua aturan hukum internasional. Hukum internasional harus ditegakkan. Tidak ada satu negara pun yang boleh memaksakan keinginannya pada masyarakat internasional."
Ia mengatakan Mesir akan mencari dukungan dari negara-negara Muslim untuk rencananya pada pertemuan puncak darurat para menteri luar negeri dari Organisasi Kerja Sama Islam yang dijadwalkan pada Jumat di kota Jeddah, Saudi.
"Pada 7 Maret di Jeddah akan ada pertemuan darurat para menteri luar negeri dari Organisasi Kerja Sama Islam, dan kami juga akan berusaha untuk mendukung rencana ini sehingga menjadi rencana Arab dan rencana Islam," kata Abdelatty pada konferensi pers di sela-sela pertemuan puncak Kairo.
Rakyat Palestina harus memiliki hak untuk memerintah diri mereka sendiri untuk memetakan masa depan mereka sendiri dan hidup di tanah mereka dengan bebas dan aman.
Saudi dan Sekjen PBB
Kabinet Arab Saudi menyatakan dukungan penuh untuk hasil pertemuan Selasa, kantor berita resmi Saudi SPA melaporkan.
"Kabinet menekankan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan untuk memperoleh hak-hak mereka yang sah, termasuk pembentukan negara merdeka di sepanjang perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem timur sebagai ibu kotanya," kata SPA.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang juga menghadiri pertemuan puncak Kairo, menyerukan penentuan nasib sendiri, keamanan, dan bantuan untuk Gaza dalam serangkaian posting di X.
"Bantuan kemanusiaan tidak dapat dinegosiasikan. Di Gaza, bantuan harus mengalir tanpa hambatan," katanya.
"Rakyat Palestina harus memiliki hak untuk memerintah diri sendiri, untuk memetakan masa depan mereka sendiri, dan untuk hidup di tanah mereka dengan bebas dan aman." (The National/I-2)
