1 week ago
14
Pemerintahan Trump tengah merancang kebijakan kontroversial untuk mengirim imigran dengan catatan kriminal ke penjara super ketat Cecot di El Salvador.(Media Sosial X)
PEMERINTAHAN Trump tengah bersiap mengirim lebih banyak imigran dengan catatan kriminal ke penjara mega terkenal di El Salvador, menyusul keputusan Mahkamah Agung yang sementara ini mengizinkan penggunaan kewenangan masa perang untuk deportasi secara luas, menurut dua pejabat AS.
El Salvador menjadi sekutu kunci AS di Amerika Latin saat Presiden Donald Trump mendorong agenda imigrasinya yang agresif. Presiden El Salvador Nayib Bukele dijadwalkan mengunjungi Gedung Putih untuk membahas penggunaan penjara Cecot di negaranya, penjara terbesar di Benua Amerika. Pemerintahan Trump bahkan menerima proposal dari kontraktor keamanan swasta Erik Prince untuk membangun fasilitas penahanan migran yang dikelola AS di El Salvador, menurut tiga sumber yang mengetahui diskusi tersebut.
Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem mengatakan AS akan terus menggunakan Alien Enemies Act untuk mendeportasi orang. "Itulah salah satu alasan saya ke El Salvador minggu lalu, untuk bertemu dengan Presiden. Saya memintanya untuk terus menerima teroris dari Amerika Serikat yang tidak lagi memiliki tempat di sini," katanya.
Namun, ketergantungan pemerintah terhadap El Salvador untuk mempercepat deportasi telah memicu kontroversi — memunculkan pertempuran hukum yang rumit dan penolakan publik. Minggu ini, Mahkamah Agung mengizinkan Trump untuk menggunakan Alien Enemies Act tahun 1798 untuk mempercepat proses deportasi, namun menekankan bahwa para pejabat harus memberikan pemberitahuan yang memadai kepada migran yang terkena dampak, agar mereka memiliki waktu “yang wajar” untuk mengajukan gugatan habeas corpus.
Gugatan semacam itu sudah mulai muncul di beberapa wilayah AS. Hakim federal di New York dan Texas mengeluarkan perintah untuk menghentikan sementara deportasi para penggugat asal Venezuela dalam gugatan yang menantang penggunaan Alien Enemies Act oleh pemerintahan Trump.
Di tengah perdebatan hukum yang terus berlangsung, pemerintahan Trump menerima usulan tak lazim dari Erik Prince — sekutu lama Trump sekaligus kontraktor keamanan swasta terkenal — untuk mendirikan fasilitas penahanan migran yang dikelola AS di El Salvador bagi imigran dengan catatan kriminal, menurut sumber yang mengetahui diskusi tersebut.
Gagasan ini mendapat dukungan di sebagian kalangan pemerintah federal karena dinilai bisa menekan biaya penahanan migran dan membantu mengatasi keterbatasan kapasitas fasilitas penahanan yang sudah terbebani. Namun, sejumlah pejabat AS lainnya bersikap skeptis dan mencoba menolaknya karena menganggapnya secara hukum lemah dan tidak realistis.
Usulan tersebut mencerminkan pengaruh besar Prince dalam dorongan pemerintahan Trump untuk memperketat penegakan imigrasi, serta menunjukkan meningkatnya ketertarikan untuk bermitra dengan El Salvador dan presidennya yang pro-Trump. Namun, keputusan Mahkamah Agung tampaknya menunda proposal Prince karena mengirim migran ke penjara Cecot masih menjadi opsi.
Para pejabat AS yang mempertimbangkan ide ini secara internal melihatnya sebagai cara untuk menghindari tantangan logistik yang muncul dari penggunaan pangkalan angkatan laut di Teluk Guantanamo, Kuba, serta menghindari masalah hukum terkait pengiriman migran ke negara selain asal mereka, menurut salah satu sumber.
"Guantanamo adalah pernyataan PR (hubungan masyarakat) yang harus mereka selesaikan. Dari sisi logistik, itu mimpi buruk," ujar sumber tersebut.
Pada Februari, pemerintahan Trump menghentikan rencana menempatkan migran di tenda-tenda di Guantanamo. Penghentian itu karena kekhawatiran fasilitas tersebut tidak memenuhi standar penahanan karena tidak memiliki pendingin udara dan listrik.
Trump bahkan menyatakan dukungannya terhadap pengiriman warga AS ke El Salvador. "Saya suka itu," katanya saat ditanya wartawan di atas Air Force One pada hari Minggu tentang usulan Presiden El Salvador untuk menerima warga AS yang telah divonis bersalah untuk ditahan di penjara super ketat negaranya.
"Kalau mereka bisa menahan para penjahat mengerikan itu dengan biaya jauh lebih murah daripada kita, saya sangat mendukung. Tapi saya hanya akan melakukannya sesuai hukum. Saya juga sudah mengusulkan, kenapa harus hanya orang yang melintasi perbatasan secara ilegal?"
Bulan lalu, AS mendeportasi 238 orang yang diduga anggota geng Venezuela Tren de Aragua, bersama 22 orang yang diduga anggota MS-13 ke El Salvador untuk ditahan di penjara mega tersebut.
Pemerintahan Trump pernah mengakui secara tidak sengaja mendeportasi seorang warga El Salvador ke negaranya meski sudah ada perintah pengadilan yang melarang pengusiran karena kekhawatiran akan penganiayaan — dan dikecam atas kasus-kasus lain yang meragukan klaim bahwa semua orang yang dikirim ke negara tersebut adalah kriminal.
Pemerintah menunjukkan niatnya untuk secara signifikan memperluas kapasitas penahanan imigrasi. Permintaan proposal fasilitas penahanan yang dirilis pemerintah mencapai total hingga US$45 miliar untuk dua tahun ke depan.
Bukele menjadi sosok kunci dalam upaya ini, dan CNN sebelumnya melaporkan bahwa hubungan langsung Prince dengan presiden El Salvador tersebut telah membantu mantan persona non grata di Washington untuk kembali memiliki pengaruh dalam lingkaran Trump.
Prince, yang juga saudara dari mantan Menteri Pendidikan Trump, Betsy DeVos, adalah pendiri perusahaan keamanan swasta Blackwater yang terkenal setelah insiden di Lapangan Nisour, Baghdad pada 2007, saat kontraktornya menembaki warga sipil Irak dan menewaskan 17 orang. Empat kontraktor dihukum, namun kemudian diampuni oleh Trump. Perusahaan itu kemudian berganti nama dan Prince menjualnya pada 2010. Saat ini, di situs web pribadinya, ia menyebut dirinya sebagai investor, pengusaha, dan pemimpin dalam reformasi urusan militer.
Wawancara dengan lebih dari selusin pejabat pemerintahan saat ini dan mantan pejabat, serta orang-orang dekat Prince, menunjukkan bahwa ia kini semakin berpengaruh di masa jabatan kedua Trump dan bergerak cepat untuk memanfaatkan pengaruhnya demi mewujudkan kebijakan-kebijakan lama yang berpotensi menguntungkan secara bisnis.
Prince sebelumnya mengusulkan agar kontraktor keamanan swasta diberi wewenang untuk segera mendeportasi imigran ilegal. Proposal itu menyarankan merekrut pensiunan petugas ICE dan CBP, serta petugas penegak hukum lokal dan negara bagian, serta veteran yang telah dilatih secara layak.
Ketika ditanya soal proposal itu, Trump mengatakan bahwa ia belum melihatnya, namun "tidak menolak" ide tersebut. (CNN/Z-2)
