Tiongkok akan Terus Ladeni Perang Tarif AS sampai Akhir

1 week ago 11
Tiongkok akan Terus Ladeni Perang Tarif AS sampai Akhir Presiden Tiongko Xi Jinping di Balai Besar Rakyat, Beijing pada Jumat (28/3/2025).(Antara/Kementerian Luar Negeri Tiongkok)

PEMERINTAH Tiongkok tidak gentar dengan ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengenakan tarif tambahan 50% terhadap barang-barang asal 'Negeri Tirai Bambu'. Tambahan tersebut membuat  tarif impor menjadi sangat tinggi yaitu 104%.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian mengatakan, kebijakan AS sangat melanggar hak dan kepentingan sah negara lain, melanggar aturan WTO, merusak sistem perdagangan multilateral berbasis aturan, dan berdampak pada stabilitas tatanan ekonomi global.

"Kami tidak akan menoleransi segala upaya untuk merugikan kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan Tiongkok. Kami akan terus mengambil tindakan tegas dan kuat untuk melindungi hak dan kepentingan sah kami," kata Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Selasa (8/4).

Ia menambahkan, masyarakat Tiongkok bukanlah pembuat masalah, dan tidak akan gentar saat masalah menghampiri. Jika AS memutuskan hanya peduli dengan kepentingan sendiri, respons Tiongkok akan terus berlanjut sampai akhir.

"Jika AS benar-benar ingin berunding, AS harus menunjukkan kepada dunia bahwa mereka siap memperlakukan pihak lain dengan setara, hormat dan saling menguntungkan," lanjutnya.

Kementerian Perdagangan Tiongkok mengatakan negaranya akan mengambil tindakan balasan yang tegas bila AS terus melanjutkan penerapan langkah-langkah kenaikan tarif. Tindakan balasan dinilai sepenuhnya dibenarkan karena bertujuan untuk menegakkan kedaulatan Tiongkok.

"Ancaman AS untuk meningkatkan tarif adalah dua kali lipat keliru, sekali lagi mengungkap sifat pemerasannya. Tiongkok dengan tegas menolak tindakan tersebut. Jika AS terus melakukan tindakan gegabah ini, Tiongkok akan menanggapi dengan tegas hingga akhir."

Tiongkok tercatat sebagai eksportir terbesar kedua AS yaitu senilai 439 miliar dolar AS dengan barang berupa ponsel pintar, komputer, furnitur, mainan dan produk lainnya. AS sendiri mengekspor 144 miliar dolar AS ke Tiongkok.

Tidak sopan
Lebih jauh Lin Jian mengatakan Tiongkok mengecam retorika Wakil Presiden AS JD Vance yang mengatakan AS meminjam uang dari petani miskin (peasant) Tiongkok dalam sebuah wawancara televisi minggu lalu. Menurut Lin Jian, Vance telah melontarkan ucapan tidak sopan.

“Posisi Tiongkok terkait hubungan ekonomi dan perdagangan Tiongkok-AS telah diperjelas. Sungguh mengejutkan dan menyedihkan mendengar wakil presiden mengucapkan kata-kata bodoh dan tidak sopan seperti itu,” ucap Lin Jian.

Dalam wawancara dengan Fox News minggu lalu, Vance mengatakan Amerika menanggung utang yang sangat besar untuk membeli barang-barang yang dibuat negara lain untuk pasarnya. Ia bermaksud membela tarif resiprokal yang diberlakukan pemerintahan Trump.

"Kami meminjam uang dari petani miskin Tiongkok untuk membeli barang-barang yang diproduksi oleh petani Tiongkok itu," kata Vance.

Di sisi lain, Trump tetap pada pendiriannya. Ia bahkan mengeklaim kebijakan tarif ini mampu mendatangkan pendapatan hampir US$2 miliar per hari (Rp33,8 triliun) bagi pemerintahannya. Menurut dia, AS akan kembali menjadi sangat kaya dalam waktu dekat.

“Sehari bisa mencapai US$2 miliar. Ya, US$2 miliar per hari. Kita sedang dalam kondisi yang sangat baik, sangat baik. Kami sedang membuat kesepakatan yang disesuaikan secara khusus, bukan yang umum atau massal. Ini adalah kesepakatan yang benar-benar dirancang khusus," kata Trump.

Trump menambahkan, kebijakan tarif baru sedang dinegosiasikan dengan 70 negara di dunia. Ia menyebut Jepang dan Korsel tengah bersiap untuk memulai negosiasi dengan AS. Di sisi lain, pasar saham berfluktuatif akibat ketidakpastian terkait potensi terjadinya perang dagang di AS.

Di sisi lain, Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan Tiongkok telah melakukan kesalahan besar karena terus melawan AS. Itu sebabnya AS memberlakukan tarif impor sebesar 104% terhadap barang-barang asal Tiongkok mulai Rabu (9/4) tengah malam waktu setempat.

"Akan ada tarif 104% yang berlaku terhadap Tiongkok tengah malam ini," kata juru bicara Karoline Leavitt kepada wartawan seperti dilansir dari Anadolu.

Menurut Leavitt, Trump akan sangat berbaik hati dan terbuka jika Tiongkok berusaha membuat kesepakatan. "Dia (Trump) akan melakukan yang terbaik bagi rakyat Amerika. Orang Tiongkok ingin membuat kesepakatan. Mereka hanya tidak tahu bagaimana melakukannya," ucapnya.

Sementara itu, Penjabat Presiden Korea Selatan Han Duck-soo menyatakan negaranya tidak akan bergabung dengan Tiongkok atau Jepang untuk melawan kebijakan tarif baru Trump. Menurut dia, Seoul jelas ingin bernegosiasi dengan AS.

"Kami tidak akan menempuh jalan itu. Saya rasa itu tidak akan benar-benar menguntungkan kami bertiga, dan terutama Korea," kata Presiden Han seperti dikutip CNN pada Selasa.

Tanpa pemenang
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menilai perang dagang akibat kebijakan tarif yang diterapkan Presiden AS Donald Trump terhadap negara-negara lain berdampak buruk bagi dunia. Menurut Guterres, situasi semacam itu tidak akan memunculkan pemenang.

"Perang dagang sangat negatif. Tidak ada pemenang, semua orang cenderung kalah," kata Guterres kepada awak media pada Selasa (8/4) ketika ditanya soal tarif terbaru yang diberlakukan pemerintahan Trump.

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva mengkritik rezim tarif baru AS. Ia mengatakan upaya Washington untuk membentuk kembali perdagangan global tidak akan berhasil dan melanggar prinsip-prinsip multilateralisme.

"Tiba-tiba saja, seseorang berpikir dia dapat menentukan aturan untuk semua hal yang terjadi di dunia," kata Lula dalam sebuah acara di Sao Paulo, Selasa.

Lula mengecam langkah Trump dengan menyebut sebagai pendekatan unilateralisme Washington terhadap perdagangan internasional. "Tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan sebuah kapal transatlantik yang penuh muatan dan mencoba mengarahkannya seperti ini. Itu tidak akan berhasil," imbuhnya. (Sputnik-OANA/I-1)

Read Entire Article
Tekno | Hukum | | |